Parigi Moutong, FokusRakyat.Net — Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, publik mulai menagih realisasi berbagai janji kampanye yang sempat menjadi magnet dukungan politik.
Di Sulawesi Tengah, suara kritis datang dari Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Kabupaten Parigi Moutong, yang menilai banyak program pemerintah belum menyentuh harapan masyarakat.
Ketua PD LS-ADI Parimo, Mastang, mengungkapkan bahwa sejumlah program unggulan yang dijanjikan dalam kampanye masih jauh dari target, bahkan sebagian belum menunjukkan arah pencapaian yang jelas.
“Begitu banyak janji kampanye yang perlu kita evaluasi, seperti pembukaan 19 juta lapangan kerja baru, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga program makan bergizi gratis. Tapi hingga kini, banyak di antaranya masih sebatas wacana,” ujarnya kepada wartawan, Senin (21/10/2025).
Lapangan Kerja 19 Juta: Realisasi Tak Jelas, Data Tak Transparan
Salah satu janji besar Presiden Prabowo adalah menciptakan 19 juta lapangan kerja baru. Namun, menurut Mastang, program ini belum menunjukkan hasil signifikan. Masyarakat tidak memperoleh kejelasan apakah lapangan kerja yang dimaksud termasuk pekerjaan formal, informal, atau paruh waktu.
BACA JUGA : Polres Morowali Selidiki Kebakaran Menara Scrubber PT. SLNC, Dugaan Kelalaian Industri dalam Sorotan
“Minimnya transparansi data perkembangan program tersebut berpotensi menjadikan janji politik itu hanya sekadar narasi kampanye tanpa realisasi konkret,” tegasnya.
Ibu Kota Nusantara: Harapan Masyarakat Sulteng yang Pupus
Masyarakat Sulawesi Tengah sempat menaruh harapan besar terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai peluang ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Namun, Mastang menilai proyek tersebut kini tidak lagi menjadi prioritas nasional di era Prabowo.
“Harapan masyarakat Sulawesi Tengah untuk peningkatan ekonomi melalui pembangunan IKN kini bagai mimpi di siang bolong. Program itu tidak masuk dalam prioritas pemerintahan,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran Besar, Masalah Serius
Program makan bergizi gratis yang diklaim menjadi prioritas nasional juga tak luput dari kritik tajam LS-ADI Parimo. Menurut Mastang, di lapangan program ini menimbulkan persoalan serius, mulai dari dugaan inefisiensi hingga kasus keracunan siswa di sejumlah daerah.
“Anggarannya sangat besar, tapi kenyataannya banyak siswa mengalami keracunan. Program sebesar itu seharusnya memberi dampak positif, bukan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat,” tegasnya.
Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD: “Kemunduran Demokrasi”
LS-ADI Parimo juga menolak keras wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mastang menyebut, kebijakan tersebut akan menghilangkan hak politik rakyat dan membuka ruang bagi kepentingan elit politik.
“Itu kemunduran demokrasi. Rakyat seharusnya tetap punya hak langsung memilih pemimpinnya. Jangan sampai ini hanya untuk memperpanjang kepentingan kekuasaan segelintir elit,” jelasnya.
Swasembada Pangan dan Tambang: Kebijakan yang “Kebablasan”
Program swasembada pangan juga disebut masih jauh dari harapan. Meskipun pemerintah mengklaim memiliki cadangan pangan hingga 4,2 juta ton, harga beras di Sulawesi Tengah justru tetap tinggi.
Selain itu, LS-ADI Parimo menyoroti kebijakan pertambangan rakyat yang dianggap “ugal-ugalan”.
“Alih-alih menertibkan tambang tanpa izin, pemerintah malah membuka izin pertambangan rakyat secara luas hingga menyentuh lahan pertanian warga. Ini kebijakan yang kebablasan,” ujar Mastang.
Evaluasi dan Harapan: Pemerintah Diminta Serius Menepati Janji
Menutup pernyataannya, Mastang menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan di tahun pertama ini. Ia meminta pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pencitraan, tetapi benar-benar menjalankan janji kampanye untuk kesejahteraan rakyat.
“Momentum satu tahun pemerintahan ini harus jadi refleksi, bukan sekadar seremonial. Masyarakat Sulawesi Tengah menanti bukti nyata, bukan lagi janji,” pungkasnya.
