PALU, Fokus Rakyat Net — Penggunaan keuangan negara dalam proyek pekerjaan konstruksi pembangunan Puskesmas Talise Tahap I oleh Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Palu kembali menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 ini menghabiskan anggaran hingga Rp4,7 miliar, dan dikerjakan oleh rekanan pelaksana CV. Rizki Tolitama Sejahtera.
Namun hingga berita ini dipublikasikan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, yang diketahui bernama Anto, saat dimintai tanggapanya, belum memberikan klarifikasi resmi. Padahal, pihak redaksi Fokus Rakyat Net telah berupaya melakukan konfirmasi melalui berbagai cara, pesan WhatsApp, panggilan telepon, hingga kunjungan langsung ke kantor Dinas Kesehatan Kota Palu. Namun tak satu pun mendapat respons.
Permintaan klarifikasi tersebut, berkaitan dengan metode kerja beton bangunan, khususnya apakah proses pelaksanaannya telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar perencanaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak proyek.
BACA JUGA : Gubernur Sulteng Bentuk Satgas Tambang, Siap Tindak Tegas Izin Bermasalah
BACA JUGA : Rotasi Besar di Polres Parigi Moutong: Sertijab Tandai Komitmen Polri Perkuat Kinerja dan Pelayanan
Lebih jauh, hasil pemantauan di lapangan mengungkap sejumlah kejanggalan teknis yang mencurigakan, di antaranya:
- Patah pada bagian tiang cor,
- Masih terdapat sisa kayu bekas bekisting (poplang) di sela-sela struktur beton,
- Cor beton yang keropos hingga tampak tulangan besi (besi beton),
- Dugaan bahwa saat pengecoran dilakukan, permukaan tidak disiram atau dibersihkan dengan benar.
- Sehingga campuran beton berkontaminasi dengan tanah.
Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, mengingat proyek ini berkaitan langsung dengan layanan kesehatan masyarakat.
Keamanan dan kualitas konstruksi adalah hal utama yang tidak boleh diabaikan, apalagi menyangkut fasilitas publik jangka panjang.
Sikap diam dari PPK Anto, terkesan menghindari wartawan, dinilai tidak mencerminkan semangat akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya dijunjung oleh setiap pejabat publik, khususnya dalam mengelola dana APBD.
Untuk itu, media ini meminta agar PPK memberikan penjelasan terbuka kepada publik atas pelaksanaan proyek ini, notabene menggunakan uang rakyat melalui pungutan pajak.
Selain itu, juga didesak agar Inspektorat Daerah, APIP, hingga Aparat Penegak Hukum (APH), dapat segera turun tangan melakukan evaluasi.
Dan pemeriksaan teknis di lapangan, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun anggaran.
Uang rakyat bukan untuk dimainkan. Kualitas proyek publik adalah tanggung jawab bersama.
