FOKUSRAKYAT.NET, BANGGAI – Polemik antara warga dan pemerintah desa kembali mencuat, kali ini terjadi di Desa SPB Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai. Permasalahan ini mencuat usai adanya laporan warga terkait limbah dari usaha pabrik tahu milik Muh. Zahur, salah satu warga setempat.
Muh. Zahur, yang selama ini dikenal sebagai pengusaha lokal dengan usaha pabrik tahu rumahan, baru-baru ini mendapat panggilan dari aparat desa menyusul aduan bahwa limbah dari usahanya dianggap mengganggu kenyamanan lingkungan.
Menanggapi laporan tersebut, Zahur langsung mengambil inisiatif membangun kolam penampungan limbah untuk mengurangi dampak lingkungan dari usahanya.
BACA JUGA : Harga Beras Melonjak, Pemerintah Aktifkan Lagi Program SPHP untuk Kendalikan Pasar
Namun, upaya penyelesaian tak lantas menghentikan polemik.
Gian, menantu dari Muh. Zahur, mengungkapkan kekecewaannya karena pemerintah desa menolak permintaan keluarganya agar memfasilitasi pertemuan dengan warga yang disebut-sebut melaporkan usaha tersebut.
“Kami ingin dipertemukan langsung dengan para tetangga yang merasa terganggu, supaya bisa selesai secara kekeluargaan. Tapi pihak desa malah mengatakan masalah sudah selesai, padahal tetangga kami justru bilang mereka tidak pernah melapor. Ini membuat hubungan bertetangga kami renggang,” ungkap Gian kepada awak media, Minggu (13/7).
BACA JUGA : Lomba Lari 5 Kilometer di Pasangkayu, Ribuan Peserta Meriahkan Hari Bhayangkara ke-79
Gian juga mengaku bahwa situasi ini telah berdampak secara psikologis terhadap keluarganya.
Ibunda dari sang istri bahkan dikabarkan jatuh sakit akibat tekanan sosial yang muncul dari kasus ini.
“Kami hanya berharap agar pemerintah desa bersikap bijak. Jangan sampai keputusan sepihak memperkeruh suasana dan memberi sanksi sosial kepada warga yang sedang berusaha mencari nafkah secara halal,” imbuhnya.
BACA JUGA : Bulog Siap Salurkan Bantuan Beras ke 18,27 Juta Penerima di Seluruh Indonesia
Sementara itu, Kepala Desa SPB Beringin Jaya saat dikonfirmasi menyatakan bahwa laporan berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), disertai tanda tangan warga yang terdampak.
“Sebenarnya semua aman-aman saja, hanya ada beberapa yang tak bisa menahan emosi dan melontarkan kata-kata kasar. Kalau masih ada pihak yang keberatan, bisa kembali menyampaikan melalui BPD untuk kemudian duduk bersama,” ujarnya via pesan WhatsApp.
BACA JUGA : Liverpool Resmi Pensiunkan Nomor Punggung 20 Milik Diogo Jota di Semua Level Tim
Kasus ini mencerminkan perlunya komunikasi yang terbuka dan adil antara pemerintah desa dan warganya, terutama saat menyangkut usaha kecil seperti pabrik tahu yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Penyelesaian yang transparan dan bermartabat menjadi kunci agar harmoni sosial tetap terjaga.
