Banggai – Hasil pekerjaan penataan lanskap Pantai Kilo 5 di Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, yang dikerjakan melalui anggaran APBD 2023 dengan nilai pagu Rp12 miliar, menuai sorotan.
Proyek ini ditangani oleh kontraktor penyedia jasa dari PT. Makmur Sulteng Raya.
Terkait dugaan permasalahan pada lokasi pembangunan dan kualitas pekerjaan yang diragukan mutunya karena sejumlah item mengalami kerusakan.
Bangunan utama seperti Gedung Kapal dan Gedung Maleo, yang merupakan bagian dari proyek ini, belum digunakan hingga saat ini.
Hal ini diduga karena adanya sengketa lahan antara pemilik lahan dengan Pemerintah Daerah Banggai, yang kini sedang diproses di pengadilan.
Berdasarkan penuturan warga setempat, lokasi pembangunan ini diakui bermasalah, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara jika tidak segera diselesaikan.
Selain itu, beberapa masalah teknis pada konstruksi juga menjadi sorotan.
Di antaranya, pekerjaan pondasi yang diduga dilakukan secara asal-asalan.
Beberapa pondasi tidak diplamir atau diplester dengan baik, sehingga batu pondasi masih terlihat jelas.
Kondisi ini dinilai tidak hanya mengurangi estetika bangunan, tetapi juga dapat membahayakan pengunjung.
Permasalahan lainnya adalah pada pekerjaan anak tangga di depan gedung, yang dikerjakan dengan tidak rapi.
Ujung batu pondasi terlihat muncul di atas tangga, sementara plesteran anak tangga dinilai tidak merata dan ketebalannya beragam, menimbulkan kesan pekerjaan yang dilakukan asal-asalan.
Lantai gedung juga mengalami retakan yang memanjang, meskipun proyek ini belum genap setahun dikerjakan. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat akan kualitas konstruksi yang buruk.
Selain itu, terali kayu hiasan bangunan dilaporkan mulai patah dan terjatuh, sementara plafon bangunan juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Bahkan huruf pada tulisan “Pantai Kilo 5” mengalami kerusakan, dengan huruf “L” yang pecah.
Dengan berbagai masalah ini, wartawan meminta klarifikasi dari Plt. Kadis PUPR Kabupaten Banggai, I Dewa Supatriagama, mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan proyek yang dinilai gagal.
Tanggapan dari pihak terkait sangat dinantikan, terutama dalam memastikan bahwa proyek ini tidak berakhir dengan potensi kerugian negara.
Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketa lahan dan memperbaiki kualitas konstruksi agar proyek ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awalnya.
Adapun diminta klarifikasi dari I Dewa Supatriagama, selaku PLt Kadis PUPR Banggai, diantaranya :
1. Bangunan pantai Kilo 5 ini diduga akan merugikan negara, karena dibangun di lokasi yang bermasalah, mohon konfirmasinya pak Kadis?
Dari penelusuran wartawan media ini Bersama LSM, baru-baru ini, saat meninjau lokasi bangunan Gedung Kapal, dan Gedung Maleo, belum ditempati hingga sekarang.
Berdasarkan sejumlah penuturan warga setempat, bahwa lokasi bangunan itu diakui bermasalah. Bahkan saat ini tengah berperkara di Pengadilan, antara pemilik lahan dengan Pemda Banggai.
Olehnya, kami meminta tanggapan mengenai proses perencanaan bangunan ini yang dinilai gagal, dimana membangunan Gedung yang bukan milik pemerintah. Sehingga bangunan Gedung itu berdampak pada dugaan kerugian negara nantinya.
2. Pekerjaan struktur dasar pada pondasi bangunan ini, diduga dikerjakan dengan asal-asalan dan tidak rapi, mohon konfirmasinya apakah sudah sesuai dengan metode kerjanya?
Dalam hal ini, kami temukan tidak semua pondasi bangunan dilakukan pekerjaan finishing plesteran, dimana Sebagian pondasi masih berlubang dan mengangah bahkan batu pondasi masih tampak kelihatan dari luar. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan nilai estetika keindahan bangunan, dan juga berbahaya karena bisa melukai para pengunjung.
3. Pada pekerjaan anak tangga pas depan Gedung juga diduga dikerjakan dengan asal-asalan karena tidak rapi, mohon konfirmasinya apakah sudah sesuai dengan metode kerjanya?
Dalam hal ini, kami temukan pekerjaan tangga depan ini tidak rapi pengerjaanya, dimana ujung batu pondasi masih tampak diatas pekerjaan tangga tersebut. Selain itu, plesteran anak tangga ini juga menjadi sorotan, karena diduga asal-asalan dengan ketebalan tidak merata, dengan ditambal beton begitu saja.
4. Pekerjaan lantai bangunan gedung mengalami retakan memanjang, mohon konfirmasinya?
Dalam hal ini, pada lantai bangunan ditemukan kerusakan dengan adanya retakan, sehingga kami meragukan mutu kualitas pekerjaan, notabene belum genap setahun tetapi tanda-tanda kerusakan mulai Nampak di lokasi pekerjaan.
5. Begitu juga dengan pekerjaan pemasangan terali kayu hiasan bangunan mulai patah, sehingga terjatuh di lokasi pekerjaan. Selain itu, pekerjaan plafon bangunan juga mulai mengalami kerusakan, dan terakhir adalah pekerjaan hutuf kalimat PANTAI KILO 5, dimana huruf L pada bangunan mulai pecah, mohon konfirmasinya?
Plt. Kadis PUPR Kabupaten Banggai, I Dewa Supatriagama, memberikan tanggapan, selamat siang bapak, terimakasih sudah menghubungi, saat ini saya belum memiliki informasi untuk bisa memberikan tanggapan. Silahkan mengkonfirmasi ke pihak terkait lainya pak. Termikasih bnyak.
Namun, Ketika ditanya, kami konfirmasi ke pak kadis sebagai pengguna anggaran. Jadi, ke pihak mana kami konfirmasi lagi abangku?
“Saat itu saya belum kadis pak, silahkan hubungi PPK kegiatan terkait,” ungkapnya kepada wartawan media ini melalui pesan WhatsApp, baru-baru ini.
Sementara itu, PPK kegiatan penataan lanskap Pantai Kilo 5 di Kecamatan Luwuk Selatan, Ica Aliu, dikofirmasi melalui pesan WhatsApp, belum lama ini.
“saya pelajari dulu dan diskusi dengan tim teknis ya. nanti saya infokan balik,” ungkapnya kepada wartawan media ini.
Namun, seminggu setelah itu belum ada tanda-tanda tanggapan dari PPK terkait mengenai hal tesebut hingga berita ini ditayangkan.
