FOKUSRAKYAT.NET – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemprov Sulbar untuk membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Rapat berlangsung pada Rabu, 5 Juni 2024, dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, H. Sudirman, didampingi Wakil Ketua, Firman Argo, serta anggota Komisi II lainnya, termasuk Mulyadi Bintaha.
Rapat ini juga dihadiri oleh beberapa OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, antara lain BPKPD, Biro Ekbang Setda, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.
Dalam rapat tersebut, Komisi II dan OPD terkait membahas temuan dan rekomendasi BPK RI dalam LHP LKPD 2023 serta langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti temuan tersebut.
Ketua Komisi II, H. Sudirman, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan serius dan segera. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” kata legislator dari Partai Golkar tersebut.
Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat ini antara lain:
Temuan-temuan BPK :
Diskusi mendalam mengenai berbagai temuan BPK yang memerlukan perhatian dan perbaikan segera.
Rencana Tindak Lanjut :
Setiap OPD diharuskan memaparkan rencana tindak lanjut yang konkret dan jadwal pelaksanaannya.
Evaluasi dan Monitoring :
Penekanan pada pentingnya evaluasi dan monitoring berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua rekomendasi BPK dilaksanakan dengan baik.
Peningkatan Kapasitas dan Sistem :
Pembahasan mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas SDM dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah guna mencegah temuan serupa di masa depan.
H. Sudirman menyampaikan bahwa rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan efisien.
“Dengan rapat kerja ini, kami berharap semua OPD dapat segera menindaklanjuti temuan BPK dengan langkah-langkah konkret dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik di masa mendatang,” ujar H. Sudirman.
Rapat kerja ini menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Sulbar dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
