Diduga roma korupsi infrastruktur di Hunian Tetap (Huntap) Balaroa, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, mulai terendus ke publik saat ini.
Diduga aroma korupsi di Huntap Balaroa dibangun bagi penyintas bencana Likuifaksi (Tragedi Tanah Bergoyang) ditambah gempa dan tsunami yang sempat menjadi duka mendalam 2018 lalu, melalui Kementerian PUPR, BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Sulawesi Tengah itu dikabarkan tercium ke publik.
Setelah proyek bencana sebagai pengganti rumah mereka jadi korban ditelan keganasan Likuifaksi, proyek fantastis menelan anggaran Puluhan Milyar-an dirampungkan akhir tahun 2020 lalu itu, kini sejumlah titik mengalami kerusakan.
Kerusakan paling fatal adalah saluran drainase pemasangan U-Ditch. Diduga kuat, ada pengurangan volume pekerjaan pada pemasangan U-Ditch sesuai fakta yang ditemui di Huntap Balaroa itu.
Karena kehabisan cetakan U-Ditch, pihak pelaksana menambah saluran dengan batu mortar (Susunan batu).
Saluran batu mortar diduga diperkirakan sepanjang 10 Meter itu, kini tersambung hingga ke bak penampungan air Huntap Balaroa, dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis (Spek).
Buktinya, lantai dasar saluran mortar di lokasi amblas, dan ditemukan lantai dasarnya diduga tidak memiliki susunan batu kosong.
Selain itu, bukti lain diduga adanya modus korupsi di Huntara Balaroa ini ditemukan tulangan pembesian yang berbeda pada cetakan U-Ditch yang telah terpasang.
Dibagian paling atas Huntap Balaroa, tulangan besi U-Ditch karena retak dan rusak sehingga besi keluar dari cetakannya menggunakan besi 8.
Sedangkan dibagian bawah Huntap Balaroa, tulangan besi U-Ditch karena retak dan rusak sehingga besi keluar dari cetakannya, cuma menggunakan besi kecil diperkirakan besi itu lebih kecil dari besi 6.
Dari sejumlah hasil temuan sesuai fakta itu, Aparat Penegak Hukum (APH) baik di lingkup Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng, diminta segera turun dan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pekerjaan di Huntap Balaroa itu.
Berikut informasi lengkap berhasil diungkap sejumlah wartawan, sesuai fakta yang ditemui di Huntap Balaroa :
- Cetakan U-Ditch beton untuk saluran drainasenya, banyak mengalami kerusakan, seperti patah dan retak, sehingga tulangan besinya nampak keluar dari cetakan. Anehnya ada menggunakan besi 8, ada juga menggunakan besi lebih kecil dibawah besi 6 (Foto-foto terlampir dipemberitaan secara lengkap).
- Pasangan batu mortar sebagai penyambung U-Ditch dari saluran drainase ke bak penampungan air, sesuai fakta hasil investigasi di lokasi ditemui lantai kerjanya sangat tipis, dan lantai kerja itu tidak ditemui susunan batu kosong. Bahkan, kondisi lantai saluran mortar saat ini amblas ke bawah cuman tergerus air, dan kini lantainya tinggal tanah (Foto dan video terlampir dalam pemberitaan).
- Kualitas cetakan U-Ditch beton juga dipertanyakan masyarakat penyintas kini menempati Huntap Balaroa, karena baru setahun lebih kondisinya sudah rusak dan besinya keluar dari cetakan beton (Foto kerusakan terlampir dipemberitaan).
- Saluran drainase juga dikeluhkan warga penyintas di Huntap Balaroa, dikarenakan pasca dikerjakan, timbunan material didalam saluran drainase tidak dikeluarkan. Sehingga saluran tidak berfungsi, karena tersumbat oleh sisa material (Foto terlampir dipemberitaan).
Sementara itu, Subaedi. ST MT, selaku PPK Infrastruktur di BPPW Sulawesi Tengah, yang dikonfirmasi media ini, membenarkan bahwa saluran drainase itu adalah pekerjaan di balai-nya (BPPW Sulteng).
“Ya. itu pekerjaan balai (BPPW,red), tahun lalu PPK-nya Pak Azmi,”ungkap Subaedi sering disapa Dedy itu, melalui pesan singkat WhatsApp-nya, baru-baru ini.
Tak mau terkesan terburu-buru, PPK Subaedi bahkan meminta lokasi persis pekerjaan saluran drainase ini. Karena diakuinya, pekerjaan di Huntap Balaroa ada yang dikerjakan BPPW Sulteng, dan ada juga yang dikerjakan oleh Pemda Kota Palu.
“Tapi ini bukan kegiatan saya loh, bukan saya PPK-nya. Tapi ada kegiatan di Balai dan harus dicek yang mana itu lokasinya,”jelasnya.
“PPK-nya tahun lalu pak Azmi,”jelasnya lagi.
Terpisah, PPK Azmi Hayat, yang ikut dikonfirmasi media ini, terkait polemik saluran drainase Huntap Balaroa itu. Namun hingga berita ini ditayangkan, PPK Azmi Hayat terkesan tidak menggubris dan menghindari pertanyaan dari wartawan.
“Bukan tidak diakui. saya cuma tanya sama siapa diinfokan supaya saya ajak dia kelapangan sebentar. supaya saya tidak ba cari lagi lokasinya,”ungkap Azmi Hayat kepada media ini.
“Nanti kalau saya sudah dari lapangan baru kita ketemu,”ungkapnya lagi melalui pesan singkat yang terakhir kalinya yang hingga saat ini tidak diresponya lagi hingga berita ditayangkan.
Sebelum berita ditayangkan, keputusan redaksi berupaya mengkonfirmasi ke Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulteng, Sahabudin, sebagai hak jawab perimbangan berita sesuai petunjuk UU Pers nomor 40 tahun 1999, namun belum terealisasi hingga saat ini.
Sedangkan, puluhan warga yang menetap di Huntap Balaroa yang ditemui media ini pun, ikut menumpahkan kekesalannya atas pekerjaan saluran drainase itu.
“Saya sempat emosi pak (Wartawan,red), kok sisa material tidak dibersihkan dari dalam saluran, jadi tersumbat, airnya keluar ke jalan semua,”ungkap warga yang dirahasiakan identitasnya itu dengan nada kesal.
Salah seorang warga lainya, SL, mengaku bingung dengan saluran drainase yang tulangan pembesiannya banyak keluar dari cetakannya.
“Sebenarnya ini sangat bahaya le Pak (Wartawan,red), anak-anak banyak bermain dan berlari disini, kami khawatir sambil bermain dan melompat mereka bisa ditusuk sama besi saluran ini nantinya,”cetusnya sambil menutup pembicaraan.
Sementara itu, Eko Prasetyo selaku Kepala Kehumasan di BPPW Sulteng, yang dihubungi media ini, Sabtu kemarin, 23 Oktober 2021, mengakui tidak mengetahui lagi soal pembangunan Huntap Balaroa itu.
“Eko sudah pensiun dari humas, tapi tidak pensiun dengan teman media,”ungkapnya melalui pesan WhatsApp-nya, kepada redaksi media ini.(**/ATR)
LAPORAN : FIRMANSYAH
