Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, S.Sos, M.Si, kembali memperkuat kemitraan strategis dengan pelaku usaha pertambangan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di daerah. Kali ini, sekitar 32 perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Morowali bersepakat bergotong royong memperbaiki ruas jalan provinsi Buleleng–Matarape sepanjang 43 kilometer melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR).
Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan yang digelar di Hotel Mercure Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid menjelaskan bahwa langkah ini merupakan solusi atas keterbatasan anggaran daerah yang terus mengalami penyesuaian.
“Sejak tahun 2025, Pemprov Sulteng harus menghadapi pemotongan anggaran sekitar Rp500 miliar. Tahun 2026 ini, pemerintah pusat kembali melakukan penyesuaian, sehingga total APBD yang semula mencapai sekitar Rp5 triliun kini tersisa sekitar Rp4,3 triliun. Kondisi ini membuat kami mengajak para pengusaha untuk ikut bergotong royong, memanfaatkan dana CSR untuk memperbaiki jalan yang berdekatan dengan lingkungan usaha mereka,” ujarnya.
Mekanisme yang diterapkan adalah perusahaan membentuk konsorsium untuk melaksanakan pekerjaan secara mandiri, mulai dari penunjukan kontraktor hingga pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Binamarga dan Penataan Ruang (Binatarung) hanya bertugas melakukan pengawasan teknis dan menerima hasil pekerjaan sebagai aset hibah setelah selesai dikerjakan.
“Pemprov tidak menerima uang tunai dari CSR, melainkan hanya menerima hibah berupa aset jalan yang sudah diperbaiki. Ini cara yang transparan dan efisien,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Ia menambahkan, model kerja sama ini telah diterapkan sebelumnya. Di Kabupaten Sigi, misalnya, ruas jalan Boladangko–Banggaiba sepanjang 60 kilometer dengan lebar 10 meter telah dikerjakan oleh PT Anugerah Lestari Power dan diresmikan pada 2 April 2026. Di Morowali Utara, ruas jalan Towi–Kolonodale juga akan dibangun dengan dana CSR sebesar Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang, dengan rencana peletakan batu pertama pada 1 Juli 2026.
“Kami mencontohkan keberhasilan perusahaan yang sudah menangani jalan nasional di sekitar lokasi usaha mereka, seperti di lingkungan PT BTIG dan IMIP. Prinsipnya sama, jalan yang baik akan mendukung kelancaran distribusi hasil tambang sekaligus melayani kebutuhan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Binatarung Sulteng, Faidul Keteng, menyampaikan bahwa pembagian beban kerja sangat terukur. Untuk ruas jalan Buleleng–Matarape, setiap perusahaan cukup menangani sekitar 1 kilometer dengan biaya rata-rata sekitar Rp5 miliar.
“Dengan cara ini, tidak ada satu pihak pun yang terbebani terlalu berat. Semua berjalan gotong royong,” katanya.
Perwakilan perusahaan juga menyatakan kesiapannya mendukung program ini. Fatan dari PT Graha Istika Utama bersama perwakilan PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo, PT Bintang Sinar Perkasa, dan perusahaan lainnya menyatakan siap berpartisipasi aktif.
Tahap selanjutnya, Pemprov Sulteng akan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama teknis untuk memulai pekerjaan perbaikan jalan tersebut.
