Pasangkayu — DPRD Pasangkayu melalui tiga komisi melaksanakan kunjungan kerja pengawasan terhadap program kerja dan infrastruktur Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung selama sepekan tersebut menyasar sektor pelayanan gizi, kesehatan lingkungan, perizinan usaha, infrastruktur dasar hingga pariwisata.
Kunjungan kerja DPRD Pasangkayu dimulai Selasa, 27 Januari 2026. Komisi I bersama dinas terkait meninjau sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa kecamatan, antara lain Pasangkayu, Tikke Raya, Sarudu, Baras, Dapurang, hingga Duripoku, dengan total penerima manfaat mencapai puluhan ribu orang dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga posyandu.
Dari hasil peninjauan, Komisi I menemukan masih banyak SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higieni Sanitasi (SLHS). Kendala utama meliputi belum terpenuhinya nilai Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), belum dilaksanakannya pemeriksaan sampel air baku dapur, serta uji sampel makanan. Meski demikian, beberapa kecamatan seperti Tikke Raya dan Duripoku telah menunjukkan progres positif dengan terpenuhinya seluruh persyaratan SLHS.
BACA JUGA; Operasi Keselamatan Tinombala 2026 Dimulai, Jasa Raharja Perkuat Dukungan Keselamatan Berlalu Lintas
Sementara itu, Komisi II DPRD Pasangkayu melakukan pengawasan terhadap tambak udang vaname. Dari aspek perizinan, sebagian besar perusahaan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun masih terdapat perizinan terintegrasi yang belum rampung. Komisi II menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD serta kepatuhan terhadap izin lingkungan demi keberlanjutan usaha.
Dari sisi produksi, hasil panen udang vaname dinilai mengalami penurunan akibat fluktuasi harga pasar dan serangan penyakit. Padahal, sektor ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD Pasangkayu mendorong optimalisasi kontribusi pajak dan retribusi, disertai pengawasan produksi yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dan pemenuhan hak-hak pekerja juga menjadi perhatian serius.
Adapun Komisi III DPRD Pasangkayu menyoroti berbagai persoalan infrastruktur dasar. Di Desa Sipakainga, peningkatan jalan program BPDP telah mencapai 80 persen, namun terhambat faktor cuaca. Sementara itu, sarana air bersih di sejumlah desa seperti Sipakainga, Batumatoru, dan Kalibamba ditemukan tidak berfungsi optimal, bahkan ada yang mangkrak sejak 2023.
BACA JUGA; Mantan Pj Bupati Morowali Ditahan, Kasus Korupsi Mess Pemda Rugikan Negara Rp9 Miliar
Komisi III juga mencatat persoalan banjir di sekitar Puskesmas Bambaira akibat pendangkalan sungai, serta kendala normalisasi sungai karena penolakan sebagian pemilik lahan. Di sektor pariwisata, DPRD Pasangkayu menilai perlunya pemasangan penerangan jalan, air bersih, serta rambu penunjuk arah di sejumlah destinasi wisata guna mencegah potensi gangguan keamanan dan meningkatkan kenyamanan pengunjung.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Pasangkayu menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
REPORTER : ADDING MARULU
