PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., secara resmi membuka Pertemuan Evaluasi Penurunan Angka Kematian Ibu akibat Perdarahan Pasca Bersalin dan Penanganan Eklampsia, serta Kematian Bayi akibat Kelahiran Prematur dan Sesak Napas, melalui mekanisme Audit Maternal Perinatal Pengawasan dan Penanganan Cepat (AMPSR) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aston Palu Hotel & Conference Centre, Selasa (30 Juni 2026).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa sebagian besar kasus kematian ibu maupun bayi sesungguhnya dapat dicegah, asalkan langkah pendeteksian dini, pengalihan pasien, dan pengambilan keputusan berjalan dengan cepat dan tepat. Ia menyoroti masih sering terjadi keterlambatan di lingkungan keluarga dalam memutuskan membawa ibu hamil ke tempat pelayanan kesehatan, sehingga kondisi pasien sering kali sudah memburuk saat tiba di rumah sakit.
Keberhasilan mencapai angka nol kematian, menurutnya, tidak hanya bergantung pada kelengkapan sarana kesehatan, melainkan terbangunnya kerja sama yang erat antara tenaga bidan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, serta komunikasi yang terus terjalin dengan keluarga ibu hamil sejak awal masa kehamilan.
“Kuncinya adalah pendampingan dan pemantauan yang dilakukan sejak awal kehamilan. Apabila ditemukan tanda‑tanda kehamilan berisiko tinggi, keluarga harus segera diberi pemahaman bahwa persalinan wajib dilakukan di rumah sakit. Kerja sama yang kokoh antara puskesmas, bidan, dan rumah sakit menjadi penentu utama keselamatan nyawa ibu dan bayi,” ujarnya.
Wakil Gubernur juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun sistem pemantauan khusus bagi ibu hamil yang berisiko tinggi, serta menetapkan penghargaan bagi daerah yang berhasil menurunkan angka kematian secara nyata. Langkah tersebut diharapkan dapat memacu semangat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di setiap wilayah.
Selain itu, ia meminta seluruh rumah sakit menjamin ketersediaan dan kesiapan tenaga medis yang berkompeten, khususnya dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, agar penanganan kasus gawat darurat dapat dilaksanakan seketika tanpa penundaan yang berlarut‑larut.
“Kita harus terus mempererat kerja sama antara Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, seluruh tenaga kesehatan, serta pemerintah daerah. Melalui sinergi yang kuat dan utuh, saya yakin angka kematian ibu dan bayi dapat terus ditekan serendah mungkin, sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang semakin baik dan terjamin kualitasnya,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dr. Syahriar, M.Kes., Direktur Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu dr. Jumriani, M.H., beserta jajaran petugas kesehatan dari seluruh 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan
Editior: suhirman S.Pd
