MATARAM| — Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (DPW IMORI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti dinamika menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB.(11/8/26)
Ketua DPW IMORI NTB, Muhammad Fauzan Anatya, meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua Panitia Besar (PB) PON XXII 2028 dan tidak ikut mencalonkan diri sebagai Ketua KONI NTB.
Menurut Fauzan, posisi Gubernur NTB sebagai Ketua PB PON 2028 sudah membawa tanggung jawab besar. Dalam penyelenggaraan PON XXII 2028, NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi tuan rumah, sementara DKI Jakarta berperan sebagai daerah penyangga.
Fauzan menilai, tanggung jawab tersebut membutuhkan konsentrasi penuh karena mencakup berbagai aspek penyelenggaraan multi-event olahraga nasional. Mulai dari penyediaan dan revitalisasi venue, kesiapan sarana dan prasarana pendukung, akomodasi atlet dan ofisial, aksesibilitas transportasi, hingga kesiapan anggaran serta fasilitas pendukung penyelenggaraan.
“Biarkan para profesional olahraga yang mempersiapkan atlet dalam penjaringan, mempersiapkan tim pelatih, dan mengawal performa atlet. Itu adalah ranah Ketua KONI sebagai Ketua Kontingen,” ujar Fauzan dalam keterangan persnya, Selasa (11/8/2026).
Pembagian Tugas Harus Jelas
Fauzan menilai pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan KONI harus dilakukan secara jelas. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki fungsi strategis dalam mendukung kebijakan dan fasilitas olahraga, sementara KONI memiliki tanggung jawab teknis dalam pembinaan serta persiapan kontingen menghadapi PON.
Ia khawatir rangkap kepemimpinan atau tumpang tindih kewenangan justru dapat mengganggu fokus persiapan NTB menuju PON 2028.
“Gubernur NTB harapannya fokus di area itu. Jangan sampai komite ini dicampuradukkan dengan politik daerah,” tegasnya.
Menurut Fauzan, KONI membutuhkan kepemimpinan yang memahami secara langsung dunia olahraga, terutama dalam hal pembinaan atlet, pemetaan cabang olahraga, penyusunan program latihan, hingga koordinasi dengan pelatih dan pengurus cabang olahraga.
Dengan demikian, kata dia, proses pembinaan atlet dapat berjalan lebih objektif dan terukur berdasarkan kebutuhan prestasi, bukan kepentingan politik.
IMORI Soroti Pola di Provinsi Berprestasi
Senada dengan Fauzan, Ketua Umum DPP IMORI Ainun Samidah yang berada di Jakarta turut menyoroti persoalan tersebut.
Ainun mengatakan, sejumlah provinsi yang selama ini konsisten berada di papan atas perolehan medali PON justru tidak menjadikan kepala daerah sebagai Ketua KONI tingkat provinsi.
Ia mencontohkan DKI Jakarta. Ketua KONI DKI Jakarta periode 2026–2030 adalah Hidayat Humaid, bukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Begitu juga dengan Jawa Barat. Ketua KONI Jawa Barat adalah Muhammad Budiana, bukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Sementara di Jawa Timur, posisi Ketua KONI Jawa Timur dijabat Muhammad Nabil, bukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Ainun menilai pola tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi NTB dalam menentukan kepemimpinan KONI ke depan.
“Kalau mencontohkan NTT, seharusnya kita melihat historis peringkat pada beberapa PON terakhir yang selalu di bawah kita. Kita harus lebih rasional melihat data untuk hal ini,” tegas Ainun.
Dorong Pembinaan Atlet Berkelanjutan
Ainun juga menekankan bahwa pembangunan olahraga tidak boleh hanya berorientasi pada PON 2028. Menurutnya, PON harus ditempatkan sebagai salah satu momentum dalam proses pembinaan olahraga jangka panjang.
Ia mendorong agar NTB membangun sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan, mulai dari pencarian bibit, pembinaan usia dini, peningkatan kualitas pelatih, pemusatan latihan, hingga evaluasi prestasi secara berkala.
Menurut Ainun, target medali memang penting, tetapi keberhasilan pembangunan olahraga tidak semata-mata diukur dari hasil satu penyelenggaraan PON.
“PON 2028 memang menjadi momentum besar bagi NTB. Tetapi PON bukan tujuan akhir pembangunan olahraga. Yang harus kita bangun adalah sistem yang mampu melahirkan atlet berprestasi secara konsisten,” ujarnya.
Gubernur Dinilai Cukup Melakukan Pengawasan
Ainun menilai Gubernur NTB tetap memiliki peran penting dalam memastikan pembinaan olahraga berjalan sesuai kebijakan pemerintah daerah. Namun, menurutnya, fungsi tersebut dapat dilakukan melalui perangkat daerah terkait tanpa harus mengambil alih posisi teknis organisasi olahraga.
Ia menyebut Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) dapat menjalankan fungsi pembinaan, koordinasi, serta evaluasi terhadap KONI sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Dengan mekanisme tersebut, kata Ainun, hubungan antara pemerintah daerah dan KONI dapat berjalan secara proporsional. Pemerintah memberikan dukungan kebijakan dan fasilitas, sedangkan KONI fokus menjalankan fungsi pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.
“Lucu juga jika Kadisdikpora menekan pimpinannya, seakan-akan Gubernur menegur Iqbal, ndek ye pineng bareh Miq Iqbal (ndak dia pusing nanti Miq Iqbal),” ujarnya.
Jangan Campur Olahraga dengan Kepentingan Politik
IMORI NTB berharap proses Musorprov KONI NTB dapat berjalan secara objektif, demokratis, dan mengutamakan kepentingan prestasi olahraga daerah.
Fauzan dan Ainun sama-sama menekankan pentingnya memberikan ruang kepada kalangan profesional olahraga untuk memimpin KONI dan menangani pembinaan atlet.
Menurut mereka, kepemimpinan KONI harus mampu menjawab kebutuhan teknis olahraga, termasuk meningkatkan kualitas atlet, pelatih, kompetisi, fasilitas latihan, serta sistem pembinaan setiap cabang olahraga.
Bagi IMORI, momentum PON XXII 2028 seharusnya menjadi kesempatan bagi NTB untuk membangun fondasi olahraga yang lebih kuat. Keberhasilan sebagai tuan rumah tidak hanya ditentukan oleh suksesnya penyelenggaraan, tetapi juga oleh kemampuan NTB melahirkan atlet-atlet berprestasi secara berkelanjutan.
Karena itu, IMORI mendorong seluruh pihak untuk menempatkan kepentingan olahraga di atas kepentingan politik maupun kepentingan kelompok.
“Yang harus kita bangun adalah sistem yang mampu melahirkan atlet berprestasi secara konsisten,” pungkas Ainun.(ihb)
