Depok, Fokusrakyat.net – Polres Metro Depok telah berhasil mengamankan seorang kepala desa berinisial NH yang merupakan Kepala Desa Tonjong, Tajur Halang, Kabupaten Bogor.
Penangkapan ini terkait kasus dugaan penggelapan dana bantuan infrastruktur dari program Satu Miliar Satu Desa (Samisade).
Wakil Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan, mengkonfirmasi penangkapan tersebut pada Rabu (19/7/23). Menurutnya, NH diduga kuat sebagai pelaku penyelewengan dana Samisade.
Dalam proses penangkapan, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti yang menjadi bukti dalam kasus ini. Barang bukti yang disita termasuk satu lembar banner papan kegiatan betonisasi Jalan Desa Tonjong dan proposal permohonan bantuan keuangan infrastruktur desa tahun anggaran 2022.
Tak hanya itu, polisi juga berhasil mengamankan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan total senilai Rp503.151.267 dan Rp335.434.178, serta beberapa dokumen lain yang terkait dengan kasus ini.
Baca juga : Pasangan Suami Istri Ditahan Polisi sebagai Penyalur Pekerja Ilegal
Kasus ini menunjukkan kerugian negara yang mencapai Rp501 juta akibat dugaan penggelapan tersebut. Polres Metro Depok masih terus melakukan pengembangan kasus ini untuk mengungkap fakta lebih lanjut.
Penangkapan kepala desa ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi dan penyelewengan dana yang merugikan negara.
Baca juga : Manfaat Teh Kayu Manis Menjaga Kadar Gula Darah
Kejadian ini juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana bantuan infrastruktur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
Kepala Desa Tonjong menjadi peringatan bagi para kepala desa dan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana publik.
Mereka harus menjalankan tugas dengan integritas dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan dana tersebut.
Baca juga : Kegiatan Donor Darah Bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
Polres Metro Depok berkomitmen untuk terus melakukan penindakan dan memberikan keadilan kepada masyarakat dengan mengungkap kasus-kasus penyelewengan dana demi keberlanjutan pembangunan dan kemajuan daerah.**
