Mahasiswa Turun ke Jalan, Suarakan “Morowali Bukan Anak Tiri Pembangunan”

PALU – Persatuan Mahasiswa Morowali dari sejumlah kampus di Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (17/12/2025). Aksi ini membawa satu tuntutan utama: “Morowali Bukan Anak Tiri Pembangunan.” Mahasiswa menilai ketimpangan pembangunan di Kabupaten Morowali sudah berlangsung lama dan terus dibiarkan, meski daerah tersebut menjadi tulang punggung ekonomi Sulawesi Tengah.

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti paradoks pembangunan di Morowali. Di satu sisi, aktivitas industri dan pertambangan nikel berlangsung masif serta menyumbang pendapatan besar bagi daerah dan provinsi. Namun di sisi lain, masyarakat lokal justru harus hidup dengan infrastruktur rusak, lingkungan tercemar, serta akses dasar yang semakin memburuk.

Morowali disebut sebagai contoh paling nyata dari pembangunan yang timpang.

Sungai dan hutan tergerus oleh aktivitas tambang, sementara jalan-jalan utama—khususnya di Kecamatan Bahodopi—mengalami kerusakan parah.

BACA JUGA; Bayi Enam Bulan Tewas Diduga Dianiaya Ayah Kandung di Tangsel

Sejumlah ruas jalan nasional di wilayah tersebut dilaporkan hancur akibat lalu lintas kendaraan berat industri, namun penanganannya dinilai tidak pernah tuntas.

Mahasiswa secara terbuka mengkritik kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah.

Kebijakan penanganan jalan dinilai gagal karena hanya bersifat tambal sulam, tanpa solusi permanen, tanpa pembatasan kendaraan berat industri, dan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang.

Koordinator lapangan aksi, Rar, menegaskan bahwa Morowali selama ini hanya dijadikan objek eksploitasi sumber daya alam.

BACA JUGA; Wushu Indonesia Sumbang Dua Emas di SEA Games 2025 Thailand

“Morowali ini bukan daerah miskin. Morowali kaya, tapi rakyatnya dibuat menderita. Nikel diangkut setiap hari, PAD naik, tapi jalan nasional di Bahodopi hancur dan dibiarkan. Kami bertanya, di mana keadilan itu?” tegasnya.

Ia juga menilai BPJN Sulawesi Tengah tidak berpihak pada masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas industri.

BACA JUGA; Polres Parigi Moutong Komitmen Dukung Gerakan Pangan Murah, Wujud Sinergi Jaga Stabilitas Harga Jelang Natal dan Tahun Baru 2026

“Jalan rusak ini bukan baru kemarin. Bertahun-tahun dibiarkan. Perbaikan tambal sulam tidak menyelesaikan masalah. Kalau ini disebut pembangunan, maka ini pembangunan yang menindas. BPJN Sulteng harus bertanggung jawab,” lanjut Rar.

Kekecewaan mahasiswa semakin menguat setelah DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyetujui Proyek Multiyears 2026–2028 senilai Rp604,8 miliar untuk pembangunan jalan di sejumlah kabupaten seperti Sigi, Poso, Tolitoli, Banggai, Banggai Kepulauan, Buol, dan Morowali Utara. Ironisnya, Kabupaten Morowali justru tidak masuk dalam daftar prioritas, meski disebut sebagai penyumbang hampir 60 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi.

Mahasiswa menilai alasan kewenangan pusat tidak bisa terus dijadikan dalih.

Mereka mempertanyakan peran dan keberpihakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperjuangkan hak masyarakat Morowali, termasuk sikap politik Gubernur Sulawesi Tengah yang pernah memimpin daerah tersebut.

Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan tegas, di antaranya:

1. Memasukkan Kabupaten Morowali dalam Proyek Multiyears 2026–2028.

2. Mengevaluasi total kebijakan BPJN Sulawesi Tengah terkait penanganan jalan nasional di Morowali, khususnya di Bahodopi.

3. Membuka secara transparan dana CSR perusahaan serta merevisi regulasi CSR agar berpihak pada rakyat.

4. Melakukan evaluasi serius wilayah pascatambang dan reboisasi nyata.

5. Mengevaluasi seluruh program PT IMIP yang berdampak langsung pada lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

6. Memberdayakan masyarakat lokal agar tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

7. Menghentikan penggunaan sungai induk untuk kepentingan perusahaan yang merusak ekosistem dan sumber hidup rakyat.

Menutup orasinya, Rar menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini bukan dilandasi kebencian, melainkan kecintaan terhadap Morowali dan masa depan Sulawesi Tengah.

“Morowali bukan mesin PAD. Morowali adalah rumah kami. Kami tidak menuntut lebih, kami hanya menuntut keadilan,” pungkasnya.