PARIGI MOUTONG – Menjelang penghujung tahun, sejumlah desa di Kabupaten Parigi Moutong mulai digulirkan proyek pembangunan jalan yang merupakan aspirasi warga yang telah disampaikan sejak awal tahun. Bagi masyarakat yang selama ini terhalang akses jalan yang rusak, berlumpur saat hujan dan terputus‑putus, hadirnya proyek ini menjadi harapan baru. Sebagian besar wilayah Parigi Moutong berupa perbukitan dan aliran sungai yang sering meluap saat musim hujan tiba, sehingga akses jalan yang baik sangat menentukan kelangsungan hidup warga pedesaan. Jalan yang layak nantinya akan memudahkan perjalanan warga ke pusat kecamatan dan fasilitas kesehatan, memperlancar pengangkutan hasil panen seperti cokelat, kelapa dan kopi ke pasar, serta membuka peluang kerja bagi warga sekitar selama masa pelaksanaan proyek.
Namun di balik kebahagiaan itu, ada hal penting yang perlu dicermati bersama. Sudah menjadi pola yang sering terlihat di wilayah ini, banyak proyek pembangunan desa baru dikerjakan ketika mendekati batas akhir tahun, seolah‑olah hanya untuk menghabiskan sisa anggaran yang telah dialokasikan. Sebagai contoh, pada akhir tahun sebelumnya, proyek jalan penghubung Desa Tomoli Utara dengan Toribulu Selatan dikerjakan dalam waktu singkat menjelang tutup buku anggaran. Kurangnya perhitungan drainase yang matang membuat badan jalan cepat tergenang air saat hujan deras, sehingga permukaan jalan retak dan rusak hanya beberapa bulan setelah selesai dikerjakan. Selain itu, saat itu belum terpasang papan informasi proyek di lokasi, sehingga warga sulit mengetahui rincian anggaran dan pihak pelaksana.
Pembangunan yang dilaksanakan terburu‑buru karena mengejar target waktu kerap berisiko memiliki perencanaan yang kurang matang. Survei lokasi, perhitungan saluran drainase, dan pengawasan kualitas material sering kali terabaikan hanya agar proyek dinyatakan selesai tepat waktu sebelum tahun berganti. Tidak jarang kita melihat jalan yang baru selesai dikerjakan sudah cepat rusak akibat hujan deras khas wilayah Parigi Moutong, atau proyek yang tidak memajang informasi anggaran dan pelaksana sesuai aturan keterbukaan informasi publik.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat topografi daerah yang rentan terhadap banjir dan longsor. Jika perencanaan drainase dan penguatan badan jalan tidak diperhitungkan sejak awal, biaya perbaikan di tahun berikutnya justru akan lebih besar dan membebani anggaran daerah. Masyarakat pun seringkali hanya mengetahui proyek berjalan setelah pekerjaan dimulai, tanpa memahami rincian dana yang digunakan maupun pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
Hal ini bukan berarti pembangunan di akhir tahun tidak boleh dilaksanakan sama sekali. Yang perlu diperbaiki adalah pola perencanaan yang selalu menumpuk pekerjaan di bulan‑bulan terakhir. Jika usulan aspirasi warga di desa‑desa Parigi Moutong diproses sejak awal tahun, pemerintah kabupaten dan desa memiliki waktu cukup untuk merancang secara detail, melakukan survei mendalam, menetapkan jadwal yang realistis, serta mengawasi setiap tahap pekerjaan hingga selesai dengan kualitas yang baik.
Selama proyek berjalan, pengawasan bersama antara aparat pemerintah dan masyarakat harus ditegakkan dengan ketat. Papan informasi proyek wajib dipasang di lokasi pekerjaan, pengecekan kualitas material dan konstruksi dilakukan secara bertahap, dan saluran pengaduan dibuka bagi warga yang melihat indikasi penyimpangan atau pengerjaan asal‑asalan. Setelah seluruh pekerjaan selesai, pemeriksaan serah terima harus dilakukan secara teliti bersama perwakilan warga dan tim teknis sebelum proyek dinyatakan selesai total. Pemerintah juga sebaiknya menyusun jadwal pemeliharaan jalan secara rutin agar manfaat pembangunan dapat bertahan lama.
Tujuan utama pembangunan adalah untuk kesejahteraan jangka panjang masyarakat Parigi Moutong, bukan sekadar mencatat angka selesai di laporan akhir tahun. Semoga ke depannya, setiap aspirasi pembangunan jalan desa dapat direncanakan lebih awal, dikerjakan dengan kualitas yang terjamin, dan benar‑benar bermanfaat untuk kehidupan warga sehari‑hari.
