Polri Pikirkan Nasib Pengangguran, DPN Sulteng Pertanyakan Peran Wali Kota dan Bupati

‎PALU – Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah mengapresiasi langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang turut mengambil bagian dalam membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan sosial dan ekonomi yang selama ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat.

‎Namun, di balik apresiasi tersebut, DPN Sulteng justru melontarkan pertanyaan kritis kepada pemerintah daerah, khususnya para wali kota dan bupati. Sebab, persoalan pengangguran dan kesejahteraan masyarakat semestinya menjadi salah satu tanggung jawab utama pemerintah daerah.

‎Ketua DPN Sulteng, Andri Gultom, mengaku heran melihat institusi Polri yang selama ini dikenal dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, justru ikut memikirkan nasib masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

‎”Jujur saja, kalau saya menjadi wali kota atau bupati, melihat postingan seperti ini mungkin saya malu. Serius! Polri yang tugas utamanya menjaga keamanan dan ketertiban justru ikut memikirkan bagaimana rakyat bisa mendapatkan pekerjaan. Bahkan sampai membuka akses puluhan ribu peluang kerja. Lalu, pemerintah daerah yang setiap hari berbicara tentang kesejahteraan rakyat, bagaimana?” ungkap Andri melalui akun Media sosialnya, Minggu 22 November 2026.

‎Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya memiliki banyak instrumen untuk mendorong penyerapan tenaga kerja lokal tanpa harus selalu bergantung pada program yang membutuhkan anggaran besar.

‎Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah mengeluarkan surat edaran atau instruksi kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing agar memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat lokal, sesuai kebutuhan, kompetensi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan‎

‎Pemerintah daerah juga dapat melakukan pendataan tenaga kerja, memetakan kebutuhan perusahaan, membangun komunikasi dengan dunia usaha, serta mengawasi komitmen penyerapan tenaga kerja lokal.

‎”Ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Kepala daerah bisa memulai dengan surat resmi kepada seluruh perusahaan. Minta mereka mendata kebutuhan tenaga kerja dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat lokal. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan. Tidak harus menunggu APBD besar untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.

‎Andri juga menyentil kebiasaan sebagian kepala daerah yang kerap menggunakan alasan efisiensi ketika berbicara mengenai program kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.

‎Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi dan mengabaikan persoalan pengangguran.

‎”Memangnya efisiensi membuat pemerintah daerah kehilangan akal untuk menciptakan lapangan kerja? Jangan semua persoalan dijawab dengan efisiensi. Ada banyak kebijakan yang bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan anggaran besar. Yang dibutuhkan adalah kemauan dan keberpihakan,” ujarnya.

‎Ia menegaskan, persoalan pengangguran tidak cukup diselesaikan dengan pembagian bantuan sosial. Masyarakat membutuhkan pekerjaan, penghasilan tetap, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.

‎Jika semakin banyak masyarakat bekerja, daya beli akan meningkat, UMKM akan bergerak, aktivitas ekonomi tumbuh, dan ketergantungan terhadap bantuan sosial secara bertahap dapat dikurangi.

‎”Rakyat jangan hanya diingat ketika ada pembagian bansos. Rakyat membutuhkan pekerjaan agar bisa menghidupi keluarganya dengan layak. Pemerintah harus membuka jalan agar masyarakat mandiri secara ekonomi, bukan terus-menerus bergantung pada bantuan,” tambahnya.

‎DPN Sulteng juga mengingatkan bahwa keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan investasi dan pembangunan daerah. Jangan sampai perusahaan berkembang di daerah, sumber daya alam dikelola, pembangunan terus berjalan, tetapi masyarakat setempat justru kesulitan mendapatkan pekerjaan.

‎Menurut Andri, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya proyek infrastruktur atau besarnya nilai investasi, melainkan juga dari seberapa besar masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi.

‎Di akhir pernyataannya, DPN Sulteng kembali menyampaikan apresiasi kepada Polri atas kepeduliannya terhadap persoalan ketenagakerjaan.

‎”Salut untuk Polri. Terima kasih sudah hadir bersama rakyat. Kami berharap langkah ini juga menjadi pengingat bagi para kepala daerah bahwa urusan pengangguran bukan hanya tugas satu institusi. Ini tanggung jawab bersama, dan pemerintah daerah harus berada di garis depan,” tutup Andri.

‎

pasang iklan
error: Content is protected !!