FOKUSRAKYAT.NET — Anggota Komisi V DPR RI, Dr. Anwar Hafid, M.Si, mendukung pentingnya kekuasaan dalam menekan perusahaan industri besar untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sulawesi Tengah.
Dalam sebuah rapat kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) di Jakarta beberapa waktu lalu.
Anwar Hafid mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat menjadi alat untuk memfasilitasi kerjasama antara UMKM dan industri besar.
“Menggunakan kekuasaan melalui Bumdes adalah kunci untuk mendorong industri besar berkolaborasi dengan UMKM,” ujar Anwar Hafid, yang juga merupakan calon Gubernur Sulteng 2024 dari Partai Demokrat dan PBB.
Menurutnya, hubungan antara UMKM dan perusahaan industri besar di daerah tersebut belum optimal.
“Dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama antara UMKM dan perusahaan industri besar di Sulawesi Tengah masih belum maksimal,” tambahnya.
“Padahal, kerjasama yang baik dapat mengangkat UMKM dan meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat setempat.”
Anwar Hafid juga menyoroti bahwa industri besar cenderung beroperasi secara independen tanpa tekanan eksternal. “Perusahaan industri besar cenderung berbuat seenaknya jika tidak ada tekanan yang memadai,” katanya.
“Hal ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa kemiskinan masih tinggi di daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Sulawesi Tengah, meskipun terdapat perusahaan besar seperti IMIP, BTIIG, dan GNI.”
Pemerintah, menurut Anwar Hafid, memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerjasama yang lebih baik antara UMKM dan industri besar.
“Dengan adanya Bumdes yang berperan sebagai perantara, UMKM dapat menjadi supplier bagi industri besar, yang pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan dan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Anwar Hafid berharap bahwa dengan langkah-langkah konkret seperti ini, Sulawesi Tengah dapat memanfaatkan potensi ekonominya secara lebih optimal melalui kolaborasi yang berkesinambungan antara sektor UMKM dan industri besar.
