PARIGI MOUTONG — Sejak beberapa waktu terakhir, banyak warga Parigi Moutong mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah titik SPBU. Keluhan ini semakin mengemuka dan berdampak pada aktivitas transportasi serta ekonomi masyarakat sehari‑hari, mulai dari pengemudi angkutan umum, petani, hingga pelaku usaha kecil. Menanggapi hal itu, Komisi III DPRD Kabupaten Parigi Moutong menjadikan persoalan ini fokus utama dengan menggelar rapat dengar pendapat untuk mengungkap akar penyebab sekaligus merumuskan solusi penanganan.
Dewan memandang kelangkaan BBM bersubsidi bukan hanya masalah pasokan semata, melainkan juga pengawasan penyaluran di lapangan yang perlu diperiksa secara menyeluruh. Dalam rapat nanti, para anggota dewan akan mempertanyakan alasan terjadinya kelangkaan, jalur distribusi, serta dugaan penyimpangan yang kemungkinan terjadi selama penyaluran BBM bersubsidi.
Berdasarkan daftar undangan terlampir surat panggilan, rapat yang dilaksanakan Senin (26‑10‑2026) pukul 10.00 WITA di ruang rapat DPRD Kabupaten Parigi Moutong akan dihadiri oleh Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sulawesi Tengah, Manager SPBU se‑Kabupaten Parigi Moutong, serta jajaran kepala OPD terkait.
Instansi yang dipanggil antara lain Dinas Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, Satpol‑PP, Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi, serta Bagian SDA SETDA Kabupaten Parigi Moutong.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Parigi Moutong, Alfres M. Tonggiroh, M.Si., untuk menggali informasi penyebab kelangkaan BBM dan mencari solusi agar penyaluran kembali lancar ke seluruh wilayah kabupaten. Dewan berharap setelah rapat ini, segera ada langkah nyata agar warga tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi sesuai haknya.
