PALU — Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Percepatan Program Tiga Juta Rumah yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026). Pertemuan ini dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Sulteng, sebagai langkah mempererat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan program perumahan memerlukan kerja sama lintas pihak — pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, perbankan, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya — agar pelaksanaan lebih cepat dan tepat sasaran.
Berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah diminta mengambil peran lebih aktif mendorong pembangunan rumah, terutama di wilayah yang terkendala distribusi material maupun kondisi geografis.
“Ini menuntut kerja sama kita semua. Kita cari solusi bersama, apa yang bisa dilakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Gubernur.
Ia menyampaikan bahwa tantangan perumahan di Sulteng tidak hanya soal ketersediaan anggaran, melainkan juga distribusi bahan bangunan, akses wilayah, pendataan penerima manfaat, serta dukungan pembiayaan. Karena itu, para kepala daerah diminta segera memetakan kebutuhan perumahan di masing-masing wilayah dan memastikan kelompok yang benar-benar memerlukan mendapat prioritas.
Gubernur mengarahkan capaian tahun 2026 menjadi landasan menyusun langkah lebih terukur pada tahun berikutnya. Hingga akhir tahun ini, daerah diharapkan bersama-sama menyelesaikan sekitar 8.000 unit rumah. Sementara pada 2027, target pembangunan akan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, dengan arahan menuju angka 20.000 unit.
“Tahun 2027 pembicaraan kita harus lebih konkret. Berapa kebutuhan masing-masing daerah, berapa yang akan dibangun, dan bagaimana bersinergi dengan kementerian serta semua pihak terkait,” tegasnya.
Penyusunan data dan kebutuhan pembangunan harus dimulai sejak saat ini, sehingga penetapan target tidak sekadar berbasis angka, melainkan benar-benar menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
Gubernur juga menyoroti keterkaitan antara kondisi hunian tidak layak huni dengan persoalan kemiskinan yang masih ada di sejumlah daerah. Karakteristik kemiskinan di Sulteng, menurutnya, memiliki aspek khusus yang perlu ditangani — salah satunya masyarakat yang secara ekonomi memerlukan dukungan, namun kendala utamanya adalah rumah yang belum memenuhi standar kelayakan. Pembangunan dan perbaikan hunian layak dinilai sebagai instrumen penting meningkatkan kualitas hidup warga.
Daerah seperti Donggala, Sigi, Parigi Moutong, dan wilayah lainnya akan mendapat perhatian sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Sebagai langkah awal, pemerintah juga menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah di berbagai lokasi untuk menangani langsung hunian tidak layak.
“Yang paling penting, kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana letak rumah yang tidak layak, dan bagaimana menyelesaikannya bersama,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, rakor juga membahas percepatan proses pembiayaan dan penyaluran bantuan agar warga tidak terhambat prosedur. Dukungan perbankan diharapkan memperlancar aliran dana sehingga pembangunan tidak terkendala administrasi. Gubernur mengingatkan para kepala daerah agar tidak berhenti pada pendataan, melainkan turun ke lapangan mengidentifikasi kendala dan mencari solusi bersama. Ia juga mengajak dunia usaha dan pihak lain yang berkemampuan turut berpartisipasi.
“Bila kita bergerak bersama — pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan semua pihak — maka target yang ditetapkan dapat kita wujudkan bersama,” tandasnya.
Rapat ini diharapkan memperkuat komitmen seluruh daerah di Sulawesi Tengah menyukseskan Program Tiga Juta Rumah, sekaligus menyusun rencana perumahan tahun 2027 yang lebih terarah dan akurat.
