Donggala, Fokusrakyat.net — Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Donggala, secara tegas meminta pihak kontraktor pelaksana untuk segera melakukan perbaikan ruas peningkatan kapasitas jalan yang terletak Desa Siboang – Dusun Maros.
Mengingat, proyek jalan dengan anggaran sebesar Rp10 Miliar dari Tahun Anggaran APBD 2022 itu, akan berakhir masa pemeliharaan terhitung pada akhir bulan Juli 2023 ini.
Sementara jika pekerjaan masih mengalami kerusakan di sejumlah titik akan menjadi atensi aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan terkait mutu kualitas pekerjaan tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Donggala, Anjas. ST, kepada redaksi media ini, belum lama ini, mengatakan telah meminta pihak kontraktor pelaksana segera melakukan perbaikan pada ruas jalan di Desa Siboang tersebut.
Baca juga : Mantan Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Baco Dg. Palabi, Optimis Meraih Banyak Suara
Baca juga : Kapolres Parimo Memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Tinombala 2023
Baca juga : Pertina Sulbar Membunuh Karir Petinju Andalan Kabupaten Pasangkayu
“Saya meminta laporan perbaikan Senin (Hari ini,red), nanti saya kabari kembali dinda,” ungkap Kabid Bina Marga kepada redaksi media Fokusrakyat.net.
Kabid Anjas mengatakan, saat ini masih melekat dana retensi untuk masa pemeliharaan 5 persen dari pagu anggaran, olehnya jika kontraktor belum melakukan perbaikan maka ia tidak memberikan dana retensi tersebut.
“Kami masih tahan anggaran di masa pemeliharaan, kami sudah arahkan untuk melakukan perbaikan,” ungkapnya lagi.
Sementara itu, Harsono Bereki, selaku Koordinator LSM Koalisi Rakyat Anti Korupsi (Krak) Sulteng, meminta aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan pada proyek jalan tersebut.
“Kok bisa pekerjaan baru selesai tapi kondisinya roboh, kami minta Polda Sulteng dan Kejati Sulteng melakukan penyelidikan pada ruas jalan di Desa Siboang,” tegasnya.
Harsono mengatakan, proyek tersebut terkait dengan sejumlah masalah yang mencuat terkait kualitas pekerjaan konstruksi yang dilakukan. Salah satunya adalah masalah pada lantai saluran drainase yang baru saja selesai dibangun. Setelah dilakukan investigasi, kondisi lantai saluran ditemukan berlubang dan terkelupas.
Kata dia, hal ini menimbulkan kekhawatiran akan mutu kualitas pekerjaan yang dilakukan dan juga sumber material beton yang digunakan.
“Oleh karena itu, konfirmasi terkait hal ini perlu dilakukan,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, dugaan bahwa lantai saluran drainase tidak menggunakan batu kosong dan lantai dasar yang memadai juga menjadi perhatian. Wartawan bersama LSM yang melakukan penggalian tidak menemukan adanya batu kosong di bawah lantai saluran, memperkuat dugaan tersebut.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pemilihan sumber material yang digunakan dalam pembangunan saluran drainase tersebut,” ungkapnya lagi.
Dia menambahkan, selanjutnya terdapat dugaan pengurangan volume dalam pekerjaan proyek yang dapat berdampak pada kelebihan pembayaran karena kekurangan volume tersebut. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut dan penghitungan yang akurat terkait dengan volume pekerjaan yang telah dilakukan.
“Ketebalan lantai saluran juga menjadi pertanyaan yang perlu dijawab. Diduga bahwa ketebalan lantai saluran tidak mencapai standar minimal 10 cm, yang dapat berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan saluran drainase tersebut,” terangnya.
Selanjutnya, kata dia, dinding tembok bagian dalam saluran drainase juga menimbulkan keprihatinan. Dinding tersebut tidak ditimbun dan tidak diplester, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan stabilitas bangunan. Pertanyaan pun muncul terkait apakah penimbunan dinding tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek ini.
Dia menjelaskan, selain itu, kurangnya pemeliharaan proyek terlihat dari saluran drainase yang ditutupi oleh rumput liar. Hal ini menunjukkan kurangnya tindakan pemeliharaan yang diperlukan untuk menjaga fungsionalitas saluran drainase tersebut.
Pekerjaan talud juga menghadapi masalah serupa. Dalam investigasi dilapangan, terdapat temuan kerusakan pada bangunan talud, bahkan ada yang roboh. Hal ini mengundang keraguan akan mutu kualitas pekerjaan yang dilakukan pada proyek ini.
Selain itu, beton bangunan talud ditemukan lepas dari batu kosong yang dipasang, mengindikasikan kegagalan konstruksi yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa beton tidak melekat dengan baik pada batu kosong, yang dapat mengancam kekuatan dan stabilitas bangunan talud.
“Masalah terakhir terkait dengan bangunan talud adalah terkelupasnya bagian bawah bangunan sepanjang badan jalan. Hal ini mengisyaratkan keraguan akan kualitas konstruksi bangunan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, temuan lain menunjukkan bahwa bangunan talud memiliki bagian bawah yang berongga dalam, diduga karena kurangnya lantai dasar sebelum pemasangan batu kosong. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan talud mungkin dilakukan tanpa mengikuti gambar kerja proyek yang seharusnya menjadi panduan yang jelas.
“Mengingat serangkaian masalah yang ditemukan dalam proyek ini, menjadi penting bagi pihak berwenang untuk melakukan konfirmasi, evaluasi, dan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kualitas pekerjaan konstruksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini juga perlu dilakukan untuk mencegah kegagalan struktural yang dapat membahayakan pengguna jalan dan masyarakat setempat,” pungkasnya.***
