MEDAN — Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara mengapresiasi langkah tegas Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang secara langsung mendatangi kantor PLN untuk menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.(8 Juni 2026)
Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai tindakan Gubernur Sumut tersebut mencerminkan kepemimpinan yang responsif serta keberpihakan nyata kepada masyarakat yang selama ini mengalami berbagai kerugian akibat terganggunya pasokan listrik.
“PW KAMMI Sumatera Utara mengapresiasi langkah cepat dan ketegasan Gubernur Sumatera Utara yang turun langsung menyampaikan aspirasi serta keluhan masyarakat kepada PLN. Kehadiran pemerintah di tengah persoalan yang dihadapi rakyat merupakan bentuk kepemimpinan yang responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Irham.
Menurutnya, pemadaman listrik bergilir tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap sektor usaha, khususnya UMKM, pedagang kecil, dan berbagai sektor produktif yang sangat bergantung pada ketersediaan listrik yang stabil.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik tidak bisa dianggap sepele. Banyak pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, bahkan kerusakan peralatan akibat gangguan listrik yang terjadi,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumatera Utara mendesak PLN agar tidak berhenti pada penyampaian penjelasan teknis mengenai penyebab pemadaman, melainkan segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Kami mendesak PLN untuk segera memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kompensasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pelayanan yang belum maksimal dan kerugian yang dialami masyarakat,” lanjut Irham.
Selain itu, PW KAMMI Sumut meminta PLN menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan terkait penyebab gangguan, estimasi durasi perbaikan, serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan guna memastikan kejadian serupa tidak terus berulang.
“Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang utama aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, PLN harus memastikan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat Sumatera Utara,” tutup Irham.
PW KAMMI Sumatera Utara berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PLN dapat menghasilkan solusi yang cepat, tepat, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan kelistrikan yang terjadi di daerah tersebut.(ihb)
