Palu, Fokusrakyat.net — Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menangani pembangunan gedung baru Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, terkesan menutup diri ketika dikonfirmasi soal polemik pekerjaan konstruksi gedung tersebut akibat diduga belum dibayarkannya subkontraktor hingga saat ini.
Bahkan, subkontraktor dari PT. Sindang Multi Megatama mengancam akan melapor ke Polda Sulteng karena pihaknya merasa dirugikan akibat belum dibayarkan dari sisa pekerjaan dari kontraktor utama PT. MainCoN Djasa Ubersakti.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Ramon, selaku PPK Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulteng, Kementerian PUPR, terkesan menutup diri dan menghindari pertanyaan wartawan soal polemik pembayaran gedung baru UIN Datokarama Palu tersebut.
“Assalamualaikum wr. wb, mohon maaf mengganggu waktunya bang Ramon, selaku PPK menangani pembangunan gedung UIN Datokarama Palu pascabencana, berikut redaksi media kami FOKUS RAKYAT ingin mengkonfirmasi berita terkait konferensi pers dari subkontraktor dari PT. Sindang Multi Megatama tadi malam. Jika berkenan dan tidak memberatkan dimohon tanggapannya bang, terima kasih,” berikut petikan pesan WhatsApp media ini kepada PPK Ramon, baru – baru ini.
Namun, hingga berita ini ditayangkan PPK Ramon belum memberikan tanggapan terkait polemik pembayaran gedung baru UIN Datokarama Palu.
Sebelumnya diberitakan, subkontraktor menghadapi kesulitan keuangan yang parah akibat tidak mendapatkan pembayaran dari kontraktor utama pada proyek pasca bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala).
Skandal ini mencuat, setelah PT. Sindang Multi Megatama secara terbuka menuduh PT. MainCoN Djasa Ubersakti, kontraktor utama proyek, tidak membayarkan jasa hasil pekerjaan mereka.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Senin malam (24/7), Tris Agustian Panjaitan, perwakilan PT. Sindang Multi Megatama, mengungkapkan bahwa mereka belum menerima pembayaran dari PT. MainCoN Djasa Ubersakti meskipun pekerjaan mereka telah selesai.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Senin malam (24/7), Tris Agustian Panjaitan, perwakilan PT. Sindang Multi Megatama, mengungkapkan bahwa mereka belum menerima pembayaran dari PT. MainCoN Djasa Ubersakti meskipun pekerjaan mereka telah selesai. (FOTO YUYUN)
“Kami telah menyelesaikan tugas kami sesuai dengan kontrak, tetapi hingga saat ini, pembayaran tidak kunjung kami terima,” tegasnya dengan nada frustasi.
Pihak PT. Sindang Multi Megatama juga menemukan bahwa PT. MainCoN Djasa Ubersakti telah menerima pembayaran sebesar 92 persen dari Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah (BPPWS) di Palu.
Sementara itu, PT. Sindang Multi Megatama hanya menerima pembayaran sekitar 78 persen dari total nilai pekerjaan, yang berarti ada sekitar Rp 4 miliar yang belum dibayarkan.
“Kami merasa dipermainkan oleh PT. MainCoN Djasa Ubersakti. Padahal, kami telah bekerja keras dan memenuhi kewajiban kami dengan baik,” ungkap juru bicara PT. Sindang Multi Megatama.
Sementara itu, PT. Sindang Multi Megatama bersikeras untuk mengambil tindakan hukum terhadap PT. MainCoN Djasa Ubersakti. Mereka berencana melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Tengah dengan tuduhan penipuan dan penggelapan.
Skandal pembayaran proyek pasca bencana ini menimbulkan keprihatinan di masyarakat karena berpotensi merugikan pihak-pihak yang telah bekerja keras untuk memulihkan daerah yang terdampak bencana.
Sementara pihak berwenang sedang menyelidiki kasus ini, para subkontraktor berharap keadilan segera terwujud dan pembayaran yang seharusnya mereka terima dapat segera diselesaikan.***
PALU — Ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kerap melanda wilayah Sulawesi Tengah di musim kemarau mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kesiapsiagaan. Sekretaris Daerah…
PALU — Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) memanfaatkan momentum ibadah Jumat untuk mempererat silaturahmi dan membangun kesadaran keamanan bersama melalui program…
PARIGI MOUTONG — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Kepala Dinas PUPRP Alfianto menyampaikan tanggapan resmi terkait sorotan media dan masyarakat mengenai keterlambatan pelaksanaan proyek Infrastruktur…
MOROWALI UTARA — Memperingati hari jadi ke‑13 Kabupaten Morowali Utara, Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan bahwa pembangunan daerah bukan hanya soal membangun infrastruktur dan ekonomi, melainkan…
PARIGI MOUTONG — Potensi sumber daya galian‑C di wilayah Kabupaten Parigi Moutong sebenarnya cukup besar dan dapat menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat. Namun banyak pelaku…
PARIGI MOUTONG — Lambannya tindak lanjut proyek Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) untuk akses jalan Bolano Barat–Tobusa–Cabang Tiga, wilayah Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menuai…
PALU — Sebagai wujud komitmen pemulihan kerugian korban tindak pidana, Kejaksaan Negeri Palu menyerahkan uang ganti rugi kepada warga yang menjadi korban kasus dugaan penggelapan…
Dari Wosu, Santri Sampaikan Mimpi, Gubernur Anwar Hafid Beri Harapan MOROWALI — Memperingati Hari Santri Nasional 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuka ruang dialog langsung…
MEDAN — Jaringan perjudian online lintas‑negara yang diduga berpusat di Kamboja berhasil diungkap tim Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara. Penindakan ini bermula dari laporan…
PALU —Setelah sebelumnya telah di restui kedua belah pihak keluarga harapan mahasiswa berinisial LL untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan hancur setelah pacarnya yang baru…
PARIGI MOUTONG — Guna mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika dan menekan angka penyalahgunaan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, jajaran Polres Parigi Moutong terus mengintensifkan…
PALU — Membangun persahabatan lintas‑negara dan menarik investasi luar negeri menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pertemuan istimewa dengan Duta Besar…
PALU — Sebagai wujud kepatuhan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas peredaran narkotika di seluruh wilayah Indonesia, jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah kembali menggelar…
MEDAN — Keanehan dokumen pemberitahuan hasil penyelidikan di Polres Pelabuhan Belawan menjadi sorotan keluarga korban sekaligus memunculkan pertanyaan publik. Pasalnya, keluarga yang melaporkan dugaan penganiayaan…
PALU — Ketahanan pangan menjadi program strategis yang terus digenjot pemerintah pusat guna menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat Indonesia. Namun di sejumlah daerah, masih ada…
PALU — Guna memperkuat koordinasi penegakan hukum di wilayah Sulawesi Tengah sekaligus menjalin silaturahmi dengan sesama unsur penegak hukum, Kapolda Sulawesi Tengah yang baru menjabat…