Parigi Moutong – Para nelayan di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menghadapi kesulitan dalam mengakses solar bersubsidi yang menjadi kebutuhan pokok bagi aktivitas melaut.
Persyaratan administrasi yang kompleks, termasuk keharusan mengurus barcode, dinilai membebani nelayan kecil.
Banyak nelayan bahkan harus menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk memenuhi syarat ini, hanya agar bisa membeli solar bersubsidi.
Rafli, seorang aktivis dari Desa Kayu Jati, Kecamatan Ongka Malino, menyoroti kesulitan yang dihadapi para nelayan ini.
Dalam pernyataannya pada Minggu (25/10/2024), Rafli menyampaikan keprihatinannya atas regulasi yang dinilainya tidak berpihak pada nelayan kecil.
KPU Morowali Utara Buka Posko Pelayanan Pindah Memilih untuk Pilkada 2024
“Para nelayan harus menempuh jarak jauh hanya untuk mengurus barcode. Ini jelas memberatkan mereka yang memang membutuhkan solar bersubsidi untuk aktivitas sehari-hari,” ungkap Rafli.
Ia juga menekankan bahwa banyak nelayan dan petani kecil yang belum memenuhi persyaratan administratif dan karenanya tidak bisa mengakses solar bersubsidi.
Antusiasme Warga Meriahkan Kampanye Paslon Anwar Hafid – Reny Lamadjido di Sigi dan Donggala
Rafli mendesak agar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong segera meninjau ulang kebijakan ini.
“Jika masalah ini tidak segera diatasi, saya akan melakukan konsolidasi massa untuk menyuarakan kebutuhan mendesak para nelayan dan petani,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong, Mohammad Nasir, memberikan respons yang singkat melalui pesan WhatsApp pada Senin (4/11/2024).
Hanya menjanjikan bahwa tanggapan resmi akan segera disampaikan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, rilis yang dijanjikan belum diterima, meski Nasir akhirnya menjawab panggilan media pada Selasa (5/11/2024).
Dalam percakapan tersebut, ia menyatakan bahwa dinasnya akan mengunjungi kecamatan-kecamatan untuk mempermudah pengurusan solar bersubsidi bagi nelayan.
“Kami akan datang ke kecamatan masing-masing untuk pengurusan. Nanti saya buatkan rilisnya agar jelas,” ujarnya terburu-buru.
Sikap bertele-tele dari Nasir ini memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat Parimo mengenai keseriusan pihak dinas dalam menangani masalah yang dihadapi para nelayan kecil.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang jelas terkait solusi yang akan diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong.
