Palu — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya untuk mereformasi wajah pendidikan dasar di wilayahnya dengan meniadakan kegiatan wisuda yang bersifat seremonial dan membebani orang tua.
Penegasan ini disampaikan melalui surat resmi kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulteng, sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023.
Dalam surat tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyoroti maraknya praktik wisuda di tingkat PAUD dan SD yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pendidikan inklusif dan terjangkau.
Menurutnya, kegiatan tersebut lebih menonjolkan sisi seremoni dibandingkan substansi pendidikan, dan kerap menimbulkan tekanan finansial yang tidak perlu bagi keluarga siswa.
“Kegiatan wisuda harus dikembalikan pada makna pendidikan yang sebenarnya—bukan sekadar perayaan simbolik, tetapi pengalaman belajar yang membentuk karakter,” tegas Gubernur.
Sebagai alternatif, satuan pendidikan diimbau untuk menyelenggarakan kegiatan akhir tahun yang bersifat edukatif, kreatif, dan melibatkan partisipasi aktif siswa.
Bentuknya bisa berupa pameran karya, pentas seni, atau kegiatan kolaboratif yang mencerminkan nilai-nilai pembelajaran.
Lebih lanjut, Gubernur Anwar Hafid juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan serta keterlibatan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
Langkah ini mendapat apresiasi luas dari kalangan pendidik, orang tua murid, hingga pemerhati kebijakan publik, karena dianggap berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat dan mendukung prinsip keadilan pendidikan.
Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap bisa menjadi contoh nasional dalam mengedepankan pendidikan yang bermutu tanpa harus membebani ekonomi keluarga.
“Pendidikan adalah hak semua anak, bukan komoditas yang dilapisi kemewahan semu,” tutup Gubernur.
