PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulteng, Sry Nirwanti Bahasoan, serta Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, melakukan peninjauan langsung ke kawasan Ujung Tanjung Bongganan, Desa Bongganan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Selasa (22/6/2026). Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung persoalan puluhan tahun yang dihadapi warga setempat terkait status tempat tinggal mereka.
Diketahui, sebanyak 64 kepala keluarga telah bermukim dan membangun kehidupan di wilayah itu selama kurang lebih 25 tahun. Namun ketidakpastian terus menghampiri warga karena lahan yang ditempati tercatat sebagai hak milik badan usaha swasta, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan hunian mereka.
Dalam pertemuan terbuka dan dialog akrab bersama warga, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pemerintah provinsi tidak akan membiarkan persoalan ini berlarut-larut, dan berkomitmen mencari jalan keluar yang paling mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.
“Saya hadir ke sini bersama Bapak Bupati untuk melihat keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Insya Allah kami akan segera merumuskan langkah nyata dan mencarikan solusi terbaik bagi seluruh warga,” ujar Gubernur di hadapan masyarakat.
Pemerintah akan menelaah beragam kemungkinan secara menyeluruh dan cermat — mulai dari opsi agar warga tetap dapat menetap di lokasi saat ini, hingga rencana pemindahan ke tempat baru yang lebih layak. Semua pilihan akan dipertimbangkan berdasar landasan hukum yang kuat, keseimbangan sosial, dan manfaat jangka panjang bagi warga.
“Baik nanti tetap tinggal di sini maupun harus dipindahkan, kami akan pilihkan yang paling tepat dan memberikan kepastian hukum serta kenyamanan bagi Bapak Ibu sekalian. Kami harap masyarakat bersabar dan mendukung keputusan yang nanti ditetapkan,” tambahnya.
Gubernur mengaku sangat memahami perasaan warga, mengingat pengalaman serupa yang pernah ia tangani saat memimpin Kabupaten Morowali. Ia menjamin akan mendukung penuh upaya penyelesaian yang dijalankan pemerintah kabupaten, serta meminta warga tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah.
“Persoalan ini akan kami selesaikan bersama-sama. Yang penting warga tetap tenang, kami akan berkoordinasi erat dengan pemerintah kabupaten dan pihak terkait demi hasil yang adil bagi semua pihak,” tegasnya.
Selain membahas nasib permukiman, Gubernur juga menegaskan komitmen peningkatan pelayanan dasar di wilayah tersebut, antara lain pembangunan sarana air bersih yang memadai serta menjamin setiap anak di Desa Bongganan tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara.
Kehadiran rombongan pemerintah provinsi disambut antusiasme dan harapan besar oleh warga. Masyarakat berharap kehadiran langsung pimpinan daerah menjadi langkah awal penyelesaian masalah yang telah tertunda selama seperempat abad ini, demi terciptanya kepastian hukum dan ketenangan hidup bagi seluruh keluarga yang bermukim di sana.
