PALU — Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, mengibaratkan tugas pemerintahan layaknya seorang “penjaga malam” yang bertugas memastikan rakyat dapat hidup tenang, aman, dan sejahtera. Metafora itu disampaikannya saat melantik Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (DPW MIPI) Sulteng periode 2026–2031, di Hotel BW Coco, Sabtu malam (3/10/2026).
Menurutnya, dalam perkembangan teori ilmu pemerintahan, peran tersebut makin dipertegas melalui konsep reinventing government yang menekankan dua fungsi utama, yaitu menjamin keamanan (security) serta mewujudkan kesejahteraan (prosperity) bagi seluruh masyarakat.
Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua Umum MIPI menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan memiliki karakteristik unik. Mereka yang mendalaminya tumbuh menjadi sosok generalis — memiliki pengetahuan yang luas mencakup berbagai bidang, meski tidak terlalu mendalam pada satu bidang tertentu.
“Mereka yang belajar ilmu pemerintahan pasti tahu banyak walau hanya sedikit,” urainya.
Ilmu pemerintahan disebut sebagai fondasi penting dalam mengelola negara yang luas. Oleh karena itu, ilmu ini tidak boleh berhenti di ruang akademis semata, melainkan harus diterapkan secara nyata untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
MIPI diharapkan menjadi wadah terbuka yang mempertemukan berbagai elemen untuk bersinergi mewujudkan pemerintahan yang baik dan masyarakat yang sejahtera. Siapa saja yang peduli terhadap pengembangan ilmu pemerintahan dipersilakan bergabung, baik akademisi, praktisi, maupun pemerhati bidang ini.
Sementara itu, Ketua DPW MIPI Sulteng yang baru dilantik, Drs. Arfan, M.Si, menyatakan kesiapan organisasi untuk bekerja nyata dalam mengawal pelaksanaan sembilan program unggulan 9 BERANI Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Organisasi itu maju bukan karena banyak bicara saja, tapi karena banyak bekerja,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum MIPI secara simbolis menyerahkan kunci kantor sekretariat kepada Ketua DPW MIPI Sulteng sebagai tanda dimulainya masa bakti kepengurusan.
Kegiatan turut dihadiri Ketua Harian MIPI Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.A., Sekretaris Jenderal MIPI Prof. Dr. H. Mansyur Achmad, M.Si., Peneliti Ahli Utama Bidang Politik BRIN Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., Anggota DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi, Bupati Sigi, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para akademisi dan mahasiswa. Usai Sulteng, sejumlah provinsi lain seperti Banten dan DKI Jakarta juga telah menyatakan kesiapan untuk melantik kepengurusan MIPI di daerahnya masing-masing.
(Sumber: Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
(Editor: Suhirman, S.Pd)
