PALU – Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol Rizal Irawan menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Polda Sulteng Tahun 2026 di Hotel Grand Syah, Kota Palu, Senin (16/11/2026).
Rakernis tersebut digelar sebagai upaya mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum, serta memperkuat komitmen jajaran Reserse dalam mendukung 8 Program Quick Wins Kapolri melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa bersama sejumlah pejabat utama Polda Sulteng.
Dalam arahannya, Irjen Pol Rizal Irawan menyoroti sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian penyidik, di antaranya peningkatan kualitas penyidikan, evaluasi tunggakan perkara, serta penanganan permohonan praperadilan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.
Kapolda juga meminta seluruh penyidik meningkatkan kompetensi, terutama dalam memahami penerapan KUHP dan KUHAP baru, serta mengoptimalkan metode Scientific Crime Investigation dalam proses pengungkapan tindak pidana.
“Pembuktian perkara harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Irjen Rizal Irawan.
Selain peningkatan kualitas penyidikan, Kapolda menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat penindakan terhadap berbagai kejahatan prioritas. Di antaranya jaringan peredaran narkotika, pertambangan ilegal, penyalahgunaan BBM bersubsidi, judi online, penipuan digital, hingga tindak pidana konvensional yang meresahkan masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh personel Reserse agar senantiasa menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Menurutnya, tidak boleh ada praktik pungutan liar, rekayasa perkara, maupun tindakan penyidik yang bertentangan dengan hukum.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan, Rakernis tersebut menghasilkan sejumlah arahan strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Reserse.
Beberapa langkah yang menjadi perhatian di antaranya audit tunggakan perkara dan evaluasi praperadilan dalam waktu 14 hari, pemetaan kejahatan dalam 30 hari, serta peningkatan kompetensi personel dan pengendalian kualitas penyidikan.
“Melalui Rakernis ini, diharapkan seluruh jajaran Reserse memiliki kesamaan persepsi dan komitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Pelayanan hukum harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat,” tutupnya.































