PALU – Program Berani Sehat yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan. Program tersebut dinilai sebagai bentuk kolaborasi nyata dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat dan berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain.
Apresiasi itu disampaikan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, dalam pertemuan antara Pemprov Sulteng, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Kota Palu, Sabtu (14/11/2026).
Pertemuan yang dipimpin Gubernur Sulteng Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, tersebut membahas penguatan sinergi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk keberlanjutan program unggulan Berani Sehat.
Berdasarkan data per 1 November 2026, jumlah peserta Berani Sehat telah mencapai 221.120 orang. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan 1 Desember 2025 yang tercatat sebanyak 129.896 peserta.
Gubernur Anwar Hafid mengatakan, peningkatan kepesertaan tersebut menunjukkan bahwa program Berani Sehat semakin dibutuhkan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan miskin yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan secara mandiri.
Menurut Anwar, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sulawesi Tengah telah mencapai lebih dari 85 persen. Namun, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah agar tetap memperoleh jaminan perlindungan kesehatan.
“Program Berani Sehat ini benar-benar program yang membantu masyarakat kita. Kita tahu persis di Sulteng, cakupan BPJS kita sudah berada di atas rata-rata, hampir rata-rata sudah di atas 85 persen ke atas,” ujar Anwar.
Ia menjelaskan, Berani Sehat bukan merupakan program pembayaran langsung biaya pelayanan rumah sakit, melainkan bentuk intervensi pemerintah untuk membantu menjamin kepesertaan masyarakat melalui BPJS Kesehatan. Dengan demikian, pembiayaan pelayanan kesehatan dapat ditanggung sesuai ketentuan Program JKN.
Anwar juga menegaskan bahwa masyarakat yang menunggak iuran tidak selalu disebabkan oleh kesengajaan mengabaikan kewajiban. Sebagian di antaranya mengalami perubahan kondisi ekonomi sehingga tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar iuran secara mandiri.
Selain itu, ia menyoroti sejumlah persoalan pelayanan kesehatan yang tidak seluruhnya dapat ditanggung BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, seperti kecelakaan tunggal dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mencari solusi melalui kebijakan yang tersedia agar masyarakat tetap memperoleh perlindungan kesehatan
Terkait potensi penyalahgunaan program, termasuk peserta yang sengaja tidak membayar iuran karena mengandalkan Berani Sehat, Anwar menyatakan pemerintah akan melakukan penilaian berdasarkan data dan kondisi faktual masyarakat di lapangan.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemprov Sulteng dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Menurutnya, Berani Sehat merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan.
“Ini wujud kolaborasi utuh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan dalam rangka memastikan kesehatan masyarakat terus terjaga dan berkelanjutan. Program Gubernur Sulteng ini luar biasa dan bisa menjadi contoh untuk diterapkan di provinsi lain,” kata Akmal.
Ia menilai pola kolaborasi yang diterapkan Pemprov Sulteng memiliki potensi untuk direplikasi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lain dalam memperluas akses perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi antara Pemprov Sulteng, BPJS Kesehatan, dan DJSN guna menjaga keberlanjutan Program JKN serta memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.
Dalam kunjungan tersebut, Akmal didampingi Deputi Direksi Bidang Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan Peserta Mangisi Raja Simarmata, Deputi Direksi Wilayah X Mokhamad Cucu Zakaria, anggota DJSN Royanto Purba dan Muttaqien, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Endang Triana Simanjuntak.
