Sekdaprov Novalina Dorong Penguatan Akses Keuangan dan Pengendalian Inflasi di Sulteng

PALU – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat sinergi serta menghadirkan program kerja yang konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capacity Building Program Kerja TPAKD dan TPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026).

Novalina menegaskan, perluasan akses keuangan dan pengendalian inflasi merupakan dua agenda strategis pembangunan daerah yang saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap TPAKD mampu menjadi penggerak perluasan inklusi keuangan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, petani, nelayan, dan peternak, penguatan literasi keuangan, pemanfaatan layanan keuangan digital, serta peningkatan sinergi pemerintah daerah dengan perbankan, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya.

“TPAKD tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Novalina.

Di sisi lain, Sekdaprov juga meminta TPID memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan perkembangan cuaca dan potensi gangguan iklim dalam merumuskan kebijakan, karena hal tersebut dapat memengaruhi produksi pertanian, aktivitas nelayan, serta kelancaran distribusi pangan.

Lebih lanjut, Sekdaprov menekankan bahwa program TPAKD dan TPID harus saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Akses pembiayaan yang memadai akan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas ekonomi daerah. Sebaliknya, peningkatan produksi dan kelancaran distribusi akan membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Penguatan akses keuangan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Melalui rapat tersebut, diharapkan dilakukan evaluasi objektif terhadap kinerja tahun 2026, penyusunan strategi peningkatan indeks akses keuangan daerah, penguatan sistem pemantauan harga dan bahan pokok, serta peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan.

“Kita harus bekerja berdasarkan data, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Jangan hanya banyak rapat, tetapi minim tindakan. Jangan hanya banyak program, tetapi tidak terukur hasilnya,” tegasnya.

Turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng Muhammad Irfan Sukarna, S.E., M.Sc., Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulteng Evy Mulyani, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D., kepala OPD terkait, pimpinan lembaga perbankan dan jasa keuangan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

 

(SUMBER : BIRO ADPIM √ EDITOR : SUHIRMAN S.Pd) 

pasang iklan
error: Content is protected !!