PALU — Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., memimpin langsung Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026). Rakor ini digelar untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah bersama Forkopimda dan instansi terkait dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan serta dampak kekeringan di sejumlah wilayah.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan penanganan karhutla merupakan persoalan mendesak yang membutuhkan langkah lebih masif dan terkoordinasi.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” ujar Anwar.
Sebelum rakor, Gubernur telah berkoordinasi dengan unsur Forkopimda, termasuk Pangdam, Kajati, dan Kapolda, guna merumuskan langkah bersama. Koordinasi lintas sektor ini diperlukan agar upaya di tingkat kabupaten dan kota dapat berjalan lebih sinergitas
“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan baik di tingkat kabupaten kota bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar yang terjadi akibat kebakaran hutan ini,” katanya.
Berdasarkan laporan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat di berbagai wilayah. Di Kota Palu, kebakaran terjadi di kawasan Poboya dengan luas sekitar satu hektare. Sementara Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah dengan kejadian cukup besar, di mana salah satu lokasi terbakar mencapai sekitar 83 hektare. Kejadian karhutla juga tercatat di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol.
Gubernur menjelaskan, angka kejadian sempat meningkat di awal tahun, namun menurun berkat upaya pemadaman dan penanganan bersama di lapangan. Kendati demikian, pihaknya mengingatkan seluruh pihak untuk tidak lengah.
Gubernur menyoroti korelasi kuat antara kekeringan dan tingginya angka karhutla. Menurutnya, kondisi kekeringan mencapai puncaknya pada Agustus, beriringan dengan meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Karena itu, Gubernur meminta seluruh pihak waspada memasuki September. Meskipun hujan mulai turun di beberapa daerah, kondisi kekeringan di sebagian wilayah masih berpotensi berlangsung dan memicu kebakaran baru.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya. “Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama.”
Rakor dihadiri Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala BKSDA, Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Bupati Donggala, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satpol PP, serta Kepala Kesbangpol.
Rakor dilanjutkan dengan paparan dan arahan dari unsur terkait, termasuk Pangdam XXIII/Palaka Wira, sebagai bagian dari penyusunan langkah penanganan karhutla yang lebih terpadu dan responsif.
Pemerintah provinsi berharap penanganan karhutla dan kekeringan dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan masif, sekaligus mencegah meluasnya dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan wilayah Sulawesi Tengah.
(Sumber:Biro Adpin)
(Editor:Suhirman S.Pd)
