Proyek yang melekat pada Kementerian PUPR melalui BWSS III Palu ini menelan anggaran Rp164 miliar, dengan masa pelaksanaan selama 683 hari kalender. PROYEK RP164 MILIAR DIDUGA GUNAKAN MATERIAL ILEGAL! Kontraktor Akui Ambil dari Bumdes Tanpa Izin Tambang. FOTO : DOK. TIM MEDIA LIPUTAN SULTENG
FOKUSRAKYAT.NET, SIGI – Proyek perbaikan sungai yang dikerjakan oleh PT. Waskita Jaya Purnama kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini, dugaan pelanggaran menyasar pada penggunaan material ilegal yang diambil dari sungai oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi.
Material berupa batu dan pasir yang digunakan dalam proyek “River Improvement and Sediment Control in Gumbasa River, Pondo River, and Rogo Area” tersebut diduga tidak berasal dari sumber legal.
Pasalnya, Bumdes yang menyuplai material tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.
Padahal, sesuai ketentuan hukum, semua material untuk proyek pemerintah seharusnya berasal dari quarry resmi yang memiliki izin, serta disertai kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pendapatan negara dan perlindungan lingkungan.
Dadang, pihak penyedia jasa dari PT. Waskita Jaya Purnama, saat dikonfirmasi oleh wartawan di kantornya di Desa Pakuli, mengakui pihaknya memang menggunakan material dari Bumdes.
Ia tidak membantah bahwa material tersebut diambil dari sungai setempat dan tidak melalui jalur legal.
Proyek yang tengah berjalan dengan nama resmi River Improvement and Sediment Control in Gumbasa River, Pondo River, and Rogo Area ini dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS III) Palu. DUGAAN PENGGUNAAN BBM SUBSIDI DI PROYEK RP164 MILIAR! Kontraktor Akui Tak Pakai Solar Industri. FOTO : DOK. TIM MEDIA LIPUTAN SULTENG.
“Memang kami ambil dari Bumdes. Tujuannya juga agar masyarakat sekitar bisa terlibat dan terbantu,” ujar Dadang.
Hal senada juga disampaikan oleh Haji Basuki, salah satu penanggung jawab proyek yang ditemui wartawan di Kota Palu.
Ia menyebut bahwa sejak proyek dimulai tahun 2023, pihaknya memang menggunakan material dari Bumdes demi mengakomodasi warga lokal.
Namun langkah ini menuai kritik tajam.
Selain melanggar aturan perizinan tambang, penggunaan material ilegal ini dinilai berpotensi merusak lingkungan.
Apalagi jika eksploitasi dilakukan di sungai yang berdekatan dengan pemukiman warga.
Tidak hanya itu, dari sisi finansial, harga material dari Bumdes juga lebih murah dibandingkan dari penyedia berizin.
Dugaan pun menguat bahwa selisih harga ini dimanfaatkan untuk memperbesar keuntungan kontraktor, dengan mengorbankan regulasi dan dampak lingkungan.
Proyek yang melekat pada Kementerian PUPR melalui BWSS III Palu ini menelan anggaran Rp164 miliar, dengan masa pelaksanaan selama 683 hari kalender.
Proyek yang melekat pada Kementerian PUPR melalui BWSS III Palu ini menelan anggaran Rp164 miliar, dengan masa pelaksanaan selama 683 hari kalender. PROYEK RP164 MILIAR DIDUGA GUNAKAN MATERIAL ILEGAL! Kontraktor Akui Ambil dari Bumdes Tanpa Izin Tambang. FOTO : DOK. TIM MEDIA LIPUTAN SULTENG
Lokasi pengerjaan tersebar di tiga titik yaitu Sungai Gumbasa (Pakuli), Sungai Pondo (Beka), dan Sungai Rogo (Rogo).
Sejumlah kalangan kini mendesak agar Kementerian PUPR dan aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan investigasi.
Jika benar proyek ini menggunakan material tanpa izin, maka telah terjadi pelanggaran terhadap UU Minerba dan potensi kerugian negara akibat hilangnya pajak tambang.
Proyek yang tengah berjalan dengan nama resmi River Improvement and Sediment Control in Gumbasa River, Pondo River, and Rogo Area ini dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS III) Palu. DUGAAN PENGGUNAAN BBM SUBSIDI DI PROYEK RP164 MILIAR! Kontraktor Akui Tak Pakai Solar Industri. FOTO : DOK. TIM MEDIA LIPUTAN SULTENG.
“Ini bukan hanya soal legalitas material, tapi soal etika dalam mengelola proyek negara. Jika kontraktor besar saja tidak taat aturan, bagaimana masyarakat mau percaya pada pembangunan yang adil?” ujar salah satu aktivis lingkungan di Palu, Haji Sahrul, S.H, saat ditemui wartawan di warkop K4 Palu.
PALU – Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah mengapresiasi langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang turut mengambil bagian dalam membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat….
PALU – Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol. Rizal Irawan menghadiri Dialog Tokoh Lintas Agama bersama Ustaz Abdul Somad (UAS) yang diinisiasi Forum Kerukunan Umat…
BANGGAI – Ribuan masyarakat memenuhi lokasi Tabligh Akbar bertajuk “Berani Berkah, Banggai Bersaudara; Untuk Sulteng Nambaso”, yang menghadirkan ulama nasional Ustadz Abdul Somad (UAS), di…
PALU – Polda Sulawesi Tengah menjalin kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah guna mendukung program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Pembahasan kolaborasi…
PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghibahkan aset daerah berupa tanah seluas sekitar satu hektare kepada Badan Karantina Indonesia (Barantin) guna pembangunan instalasi karantina terpadu…
PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Hj. Sry Nirwanti Bahasoan, secara resmi menutup Rapat…
PARIGI MOUTONG – Program unggulan BERANI yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memberikan dampak nyata bagi masyarakat di berbagai kabupaten, salah satunya Kabupaten Parigi…
PALU – Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dituntut untuk tidak hanya berhenti pada aktivitas organisasi serta kegiatan seremonial. Lebih dari itu, gerakan yang berlandaskan…
PALU – Provinsi Sulawesi Tengah berhasil menempati peringkat kedua di kawasan Indonesia bagian tengah dalam pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Capaian positif ini diharapkan…
PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., secara resmi membuka Musyawarah Besar (Mubes) IV Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Palu (IKA SMADA)…
Morowali- Polemik pengelolaan lapangan sepak bola di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Maorowali, menuai kritik dari masyarakat, karena diduga oknum BPD Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi,…
PALU – Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Rizal Irawan, menyerap aspirasi masyarakat terkait keamanan, pelayanan kepolisian, dan pemberdayaan ekonomi dalam kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat bersama…
PALU – Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum (Gakkum) Operasi Zebra Tinombala 2026 Polda Sulawesi Tengah terus mengintensifkan kegiatan penegakan hukum melalui patroli, penertiban, serta penindakan…
MOROWALI UTARA – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Sry Nirwanti Bahasoan, menghadiri sekaligus memberikan tausiyah…
SIGI — Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, secara resmi menyerahkan lima Surat Keputusan (SK) Pengelolaan Perhutanan Sosial baru dengan total luas sekitar 3.000 hektare…
PALU – Proses pemilihan Rektor Universitas Tadulako (Untad) periode 2027–2031 memasuki tahapan penting. Senat Untad resmi menetapkan enam bakal calon rektor yang akan mengikuti proses…