Wagub Sulteng: PKK Harus Hadir dengan Program Nyata, Bukan Sekadar Seremonial

PALU – Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dituntut untuk tidak hanya berhenti pada aktivitas organisasi serta kegiatan seremonial. Lebih dari itu, gerakan yang berlandaskan kekuatan keluarga ini harus mampu menerjemahkan berbagai program pemerintah menjadi kerja nyata, yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pesan penting tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat membuka Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Best Western pada Kamis (19/11/2026).

Mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK dan Sinergi 9 BERANI dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Sulteng Nambaso dan Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi sekaligus evaluasi bagi seluruh jajaran TP-PKK se-Sulawesi Tengah untuk memperkuat kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Reny menyatakan bahwa peringatan HKG PKK tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai agenda tahunan semata. Momentum ini harus menjadi pengingat bagi seluruh kader untuk memperbarui komitmen serta semangat pengabdian dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK.

Menurut beliau, sepuluh program pokok tersebut merupakan instrumen strategis guna membangun keluarga yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, mandiri, produktif, dan sejahtera.

Oleh karena itu, para kader PKK diharapkan tidak hanya memahami program tersebut secara administratif, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam kegiatan-kegiatan konkret yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“PKK ini merupakan ujung tombak di masyarakat yang bisa membantu menyinergikan seluruh program pemerintah. Apa yang dikerjakan PKK pasti akan berdampak baik bagi masyarakat,” ujar Reny.

Beliau mencontohkan kontribusi gerakan PKK dalam mendukung peningkatan cakupan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Reny memberikan apresiasi kepada Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, yang dinilai konsisten mengingatkan pentingnya pelaksanaan program tersebut dalam berbagai kesempatan.

Menurut Reny, capaian CKG Sulawesi Tengah telah menempatkan provinsi ini pada posisi kedua di kawasan tengah, yaitu wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Kabupaten Morowali juga disebutkan sebagai daerah yang menunjukkan capaian positif dalam program tersebut.

Namun, beliau mengingatkan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya diukur dari cakupan pelayanan. Dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap pelaksanaan CKG juga perlu menjadi perhatian agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selain pelayanan kesehatan, Reny juga menyoroti capaian penurunan angka stunting di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, angka stunting telah mencapai 9 persen, lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 14 persen.

Beliau mengapresiasi peran kader PKK, khususnya kelompok dasawisma, yang selama ini menjadi penggerak utama dalam pendataan serta pendampingan keluarga di tingkat masyarakat.

Meskipun demikian, Reny mengingatkan agar pemerintah kabupaten dan kota tidak mengendurkan perhatian terhadap persoalan gizi anak. Beliau meminta agar pencatatan melalui E-PPGBM dilakukan secara rutin dan diperbarui setiap hari oleh petugas gizi.

Dengan adanya pemantauan yang berkelanjutan, kondisi anak yang mengalami stunting, berat badan kurang (underweight), maupun kekurangan gizi akut (wasting) dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya tidak terlambat.

“Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai persoalan gizi anak baru diketahui ketika kondisinya sudah semakin berat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Reny juga menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap program PKK. Beliau menyatakan bahwa dukungan pembiayaan merupakan salah satu faktor penting agar gerakan pemberdayaan keluarga dapat berjalan secara optimal hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Perhatian pemerintah, lanjut beliau, juga perlu diarahkan kepada keluarga yang termasuk dalam kelompok masyarakat paling rentan, terutama rumah tangga pada desil satu dan dua.

Salah satu bentuk intervensi yang telah disiapkan adalah program bedah rumah bagi keluarga kurang mampu. Reny menyebutkan bahwa pemerintah daerah berencana menyerahkan bantuan bedah rumah kepada dua ibu dari keluarga kurang mampu pada tanggal 22 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu.

Upaya tersebut, menurut beliau, sejalan dengan penurunan angka kemiskinan Sulawesi Tengah dari 11,89 persen menjadi 10,48 persen. Sejumlah program pemerintah seperti Berani Cerdas, Berani Sehat, serta bantuan perbaikan rumah disebut turut mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Reny juga menyinggung program Berani Tangkap Banyak melalui penyerahan 70 unit perahu kepada para nelayan. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, menyatakan bahwa HKG PKK ke-54 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen organisasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di seluruh tingkatan.

Beliau menilai bahwa keberadaan PKK selama lebih dari lima dekade telah memberikan kontribusi nyata sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.

“Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera,” ujarnya.

Sry Nirwanti berharap seluruh pengurus dan kader mampu melaksanakan 10 Program Pokok PKK secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Penguatan kelembagaan, terutama di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, juga dinilai penting agar pergantian kepengurusan tidak menghambat keberlanjutan program.

Beliau juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan, identitas, serta etika kader dalam berorganisasi. Keteladanan dapat dimulai dari hal-hal sederhana, termasuk menjaga penampilan yang rapi dan sesuai ketentuan organisasi saat berinteraksi dengan masyarakat.

Selain itu, para kader PKK diharapkan semakin aktif mendorong perilaku hidup bersih dan sehat, pemenuhan akses air bersih, sanitasi layak, serta terciptanya lingkungan sehat di tingkat keluarga.

Pembinaan Posyandu berdasarkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga perlu diperkuat. Para kader didorong untuk lebih peka dalam mengenali berbagai persoalan di lingkungan masyarakat, mulai dari rumah tidak layak huni, keterbatasan air bersih, hingga masalah sanitasi.

Berbagai temuan di lapangan tersebut diharapkan tidak hanya berhenti sebagai laporan, tetapi dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait guna mendapatkan tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya.

Rapat konsultasi ini turut dihadiri oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Sulawesi Tengah, para Ketua TP-PKK kabupaten/kota, kader PKK, serta sejumlah unsur terkait lainnya.

Melalui forum ini, pemerintah berharap gerakan PKK semakin terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan untuk menghadirkan perubahan nyata hingga ke lingkungan keluarga.

 

Sumber: Biro Adpim|Editor: Suhirman S.Pd

pasang iklan
error: Content is protected !!