MATARAM|– Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Magister Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA), Ainun Samidah, menyoroti langkah Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman yang dinilai tidak etis karena secara terbuka memberikan dukungan kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk maju sebagai calon Ketua KONI NTB periode 2026–2030.(8/Agustus/26)
Sorotan tersebut disampaikan di tengah proses Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB yang baru memasuki tahapan pendaftaran dan pengambilan formulir bagi bakal calon.
“Yang terjadi bukan sekadar dukungan biasa. Ini adalah intervensi terselubung yang dilakukan di luar koridor aturan yang telah ditetapkan dalam AD/ART KONI,” tegas Ainun dalam keterangan persnya, Sabtu (8/8/2026).
Ainun mengakui KONI Pusat memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pembinaan, termasuk mengambil langkah apabila ditemukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.
Namun, menurutnya, kewenangan tersebut tidak semestinya digunakan untuk mempromosikan atau memberikan dukungan terbuka kepada salah satu bakal calon ketika tahapan Musorprov masih berlangsung.
“KONI Pusat seharusnya hadir sebagai pengawas yang netral dan penengah yang adil, bukan sebagai tim sukses bagi calon tertentu. Ketika Ketua KONI Pusat secara gamblang mengatakan ‘kita semua harus mendukung’ gubernur sebagai Ketua KONI NTB, itu adalah bentuk intervensi moral yang sangat tidak etis dan berpotensi memengaruhi para pemilik suara di Musorprov nanti,” ujarnya.
Ainun menilai pernyataan tersebut dapat memberikan persepsi mengenai adanya calon yang mendapat dukungan dari pusat, padahal proses pemilihan seharusnya berjalan sesuai mekanisme organisasi.
“Ini sama saja dengan memberikan sinyal kuat kepada seluruh cabang olahraga dan KONI kabupaten/kota tentang siapa yang ‘direstui’ pusat. Padahal, seharusnya proses berjalan secara independen dan murni berdasarkan mekanisme AD/ART,” tambahnya.
Ainun juga mengingatkan agar status NTB sebagai tuan rumah PON XXII 2028 tidak dijadikan alasan untuk mengesampingkan aturan dan etika dalam organisasi olahraga.
Menurutnya, pembangunan olahraga membutuhkan sistem yang berkelanjutan karena pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan.
“Olahraga ini harus dibangun dengan sistem keberlanjutan. Pembinaan atlet tidak bisa berhenti sesuai dengan musim kepentingan yang ada dan terdekat. Pembinaan atlet butuh waktu bertahun-tahun, bahkan dekade. Jika kepemimpinan KONI NTB ditentukan oleh intervensi dan kepentingan politik sesaat, maka keberlanjutan pembinaan atlet akan terancam,” tegasnya.
Ia juga menilai keberpihakan yang ditunjukkan Ketua KONI Pusat berpotensi mengganggu kesinambungan pembangunan dan pengembangan prestasi olahraga di NTB.
“Jangan sampai karena NTB menjadi tuan rumah PON, semua elite berebut posisi Ketua KONI NTB secara serampangan hingga melanggar aturan yang ada. Tuan rumah PON itu bagus untuk prestasi kita, tetapi itu bukan tujuan akhir dari prestasi olahraga di NTB,” katanya.
Ainun menegaskan tujuan utama pembangunan olahraga adalah menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan, melahirkan atlet berprestasi secara konsisten, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat NTB.
Ainun berharap seluruh pihak, termasuk KONI Pusat, menghormati proses Musorprov KONI NTB yang sedang berjalan.
Ia menegaskan seluruh dinamika dalam Musorprov seharusnya diselesaikan berdasarkan AD/ART dan mekanisme organisasi, bukan berdasarkan kekuasaan maupun pengaruh dari luar.
“Kami dari kalangan akademisi dan mahasiswa olahraga akan terus mengawal proses ini. Kami ingin memastikan bahwa pemimpin KONI NTB ke depan adalah sosok yang lahir dari proses yang bersih, adil, dan bermartabat—bukan karena ‘restu’ dari atas,” pungkas Ainun.(ihb)
