PALU — Tongkat komando Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah resmi berganti tangan. Irjen Pol Rizal Irawan dipercaya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulteng, menggantikan Irjen Pol Nasri Sulaeman yang memasuki masa purnatugas.
Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Kepala Bidang Humas Polda Sulteng mengonfirmasi pelaksanaan mutasi jabatan tersebut.
Dalam surat keputusan itu, Irjen Pol Nasri Sulaeman dimutasi sebagai Pejabat Tinggi Polda Sulteng dalam rangka persiapan memasuki masa purnatugas. Sementara itu, Irjen Pol Rizal Irawan ditunjuk sebagai Kapolda Sulteng yang baru.
Irjen Pol Rizal Irawan merupakan lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1995. Ia berpangkat Inspektur Jenderal Polisi sejak Juni 2024. Sepanjang kariernya, ia dikenal memiliki latar belakang kuat di bidang penyelidikan kriminal, intelijen ekonomi, serta penegakan hukum lingkungan, Berikut beberapa jabatan penting yang pernah diembannya antara lain:
– Kapolres Tanah Laut dan Kapolres Tanah Bumbu di lingkungan Polda Kalimantan Selatan
– Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel periode 2018–2019
– Kepala Bagian Perencanaan Operasi di Bareskrim Polri
– Pejabat Tinggi Baintelkam Polri yang kemudian diperbantukan di Badan Intelijen Negara
– Sebelum dipercaya memimpin Polda Sulteng, menjabat sebagai Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Kementerian Lingkungan Hidup.
Pengalaman tersebut menjadikan Kapolda baru dipandang memiliki pemahaman luas dalam menangani kasus kejahatan ekonomi, korupsi, hingga pelanggaran di sektor sumber daya alam.
Kedatangan pimpinan baru di Polda Sulteng bertepatan dengan sejumlah persoalan keamanan dan ketertiban yang memerlukan penanganan tegas dan menyeluruh.
Pertama, maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Parigi Moutong, Morowali Utara, Banggai, dan Poso. Persoalan ini disertai dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi serta keterlibatan pihak-pihak tertentu yang diduga melindungi kegiatan tersebut. Latar belakang Kapolda baru di bidang penegakan hukum lingkungan dinilai sangat relevan dengan kondisi tersebut.
Kedua, kerawanan sosial di kawasan industri besar dan pertambangan, khususnya di Morowali dan Morowali Utara. Ketegangan antara masyarakat, perusahaan, dan tenaga kerja asing masih berpotensi memicu keributan yang mengganggu stabilitas daerah.
Ketiga, pengawasan terhadap paham radikal dan jaringan terorisme yang tetap menjadi perhatian di wilayah Poso dan sekitarnya. Upaya deteksi dini serta pencegahan dini perlu terus diperkuat agar tidak muncul kembali ancaman yang mengganggu keamanan bersama.
Keempat, peredaran narkoba serta kasus kejahatan ekonomi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelanggaran ketenagakerjaan, dugaan korupsi dana desa, hingga penggelapan yang merugikan warga.
Kelima, menjaga kerukunan antarkomunitas dan kondusivitas menjelang berbagai kegiatan besar, termasuk persiapan Pesparawi Nasional 2029 yang akan digelar di Palu.
Keenam, membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian melalui penegakan hukum yang transparan, adil, dan bebas dari campur tangan pihak manapun.
Proses serah terima jabatan akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh jajaran di lingkungan Polda Sulteng kini bersiap menerima arahan pimpinan baru guna menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
