Donggala – Dijadwalkan hari ini selasa 14 Januari Ribuan nelayan Donggala akan mengepung kantor DPRD Donggala.
Aksi ribuan nelayan Donggala itu buntut dari carut marutnya pelayanan adminstari Pelayanan kapal nelayan.
“Selama ini kami diam pak, bagaiamana susahnya orang tua kami nelayan dalam berurusan administarsi Kapal nelayan” kata Ian Adrian kordinator Serikat nelayan Senin kemarin (13/1) dipelabuhan pendaratan ikan keluarhan Labuan bajo kecamatan banawa.
“Olehnya kami bersama ribuan nelayan Donggala akan melakukan aksi damai di DPRD Donggala selasa 14 januari meminta perwakilan kami di DPRD membantu persoalan yang dihadapi nelayan Donggala, massa akski akan bergerak dari pelahuban pendaratan Ikan (PPI) kelurahan Labuan Bajo”sebutnya.
Dikatakannya lagi selain masalah administari pelayanan Kapal yang dikeluhkan Masyarakat nelayan, kami juga meminta pelabuhan pendaratan Ikan (PPI) yang berada dikelurahan Labuan bajo kecamatan Banawa kewenanagannya diambil alih oleh pemerintah kabupaten (dinas perikanan Donggala).
“DPRD Donggala harus mendukung penuh aksi nelayan karena menyangkut masa depan nelayan Donggala, selama ini seluruh proses administarsi nelayan jika ingin melaut harus berurusan ke Propinsi artinya PAD nelayan Donggala lari ke Propinsi, kami menginginkan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) di kelurahan Labuan bajo kecamatan Banawa diambil alih pemerintah kabupaten, PAD kita juga yang menerima”bebernya.
Ditambahkannya lagi, Nelayan Donggala menolak sistem VMS (Vessel monitoring system) atau sistem pemantauan kapal yang menggunakan satelit untuk melacak pergerakan kapal.
“VMS digunakan memantau kapal penankap ikan koemrsial dan alatnya ini dibeli seharga kurang lebih 14 juta, nelayan Donggala menolak karena kendala membeli alat tersebut”tutupnya.
