JAKARTA – Isu ketimpangan distribusi hasil tambang kembali mencuat ke permukaan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (29/4/2025).
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengungkap kekecewaannya terhadap ketidakadilan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang yang diterima daerahnya.
Padahal, Sulawesi Tengah merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia dan menjadi pusat industri smelter yang menurut Presiden RI menyumbang hingga Rp570 triliun kepada negara.
Ironisnya, provinsi ini hanya mendapat Rp200 miliar per tahun dari DBH.
“Tambang di mana-mana, tapi daerah kami hancur-hancuran. Negeri kami hanya dapat remah-remah,” kata Anwar.
Ia juga menyinggung sistem perpajakan yang dinilai tak adil.
Pajak hanya dikenakan di “mulut tambang”, bukan saat produk telah menjadi barang jadi seperti stainless steel.
Jika potensi pajak dimaksimalkan hingga tahap hilirisasi, kata Anwar, PAD Sulawesi Tengah bisa bersaing dengan provinsi kaya seperti DKI Jakarta.
Lebih lanjut, ia menyoroti kebijakan tax holiday dan tax allowance hingga 25 tahun bagi perusahaan smelter.
Padahal, cadangan nikel di Morowali diprediksi hanya tersisa 10 tahun.
Ia khawatir, setelah nikel habis, yang tertinggal hanyalah kerusakan lingkungan dan kekecewaan.
Tak kalah mengejutkan, Anwar membeberkan bahwa sebagian besar NPWP pengusaha tambang terdaftar di Jakarta.
“Mereka ambil untung di sana, kami cuma dapat debu-debu dampaknya,” tukasnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengakui bahwa selama ini pengawasan DPR terhadap dana transfer daerah masih lemah.
Ia berjanji akan mendorong perbaikan regulasi agar suara daerah seperti Sulawesi Tengah tidak lagi terpinggirkan.
RDP ini menegaskan bahwa isu tambang bukan hanya soal eksploitasi sumber daya, tetapi juga soal keadilan fiskal dan masa depan daerah.
Seruan Anwar Hafid menjadi alarm keras, saatnya pusat membuka mata bahwa daerah penghasil tambang bukan hanya ladang emas, tetapi juga ladang kegelisahan yang selama ini terabaikan.
