PARIGI MOUTONG – Kekecewaan mendalam disampaikan melalui unggahan akun Facebook @Putra Mandar pada Selasa (21/7/2026), menyoroti aturan yang dinilai berubah-ubah, pembagian yang tidak adil, serta pelanggaran yang justru dilakukan oleh pihak yang membuat ketentuan tersebut di wilayah Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong. Unggahan ini kini telah tersebar luas melalui pesan berantai WhatsApp.
Dalam pernyataannya, penulis menegaskan sikap ini bukan bermaksud melarang aktivitas warga, bukan pula untuk melarang mengisi galon kapal nelayan maupun kebutuhan petani. Tujuannya semata menyuarakan kegelisahan atas ketidakpastian kebijakan yang dirasakan sangat merugikan masyarakat kecil.
“Kami bertanya, mengapa aturan selalu berubah-ubah dan pembagiannya tidak adil? Kami dianggap bertindak salah, padahal merekalah yang membuat aturan, tapi justru mereka sendiri yang melanggar. Bukankah hal ini terasa sangat tidak masuk akal? Lalu bagaimana seharusnya kami bersikap jika diperlakukan seperti ini?” tulis @Putra Mandar dengan nada mempertanyakan.
Ia kembali menegaskan, “Kami datang bukan untuk melarang, tapi menyampaikan catatan. Mengapa aturan berubah tanpa kami libatkan? Mengapa kami yang lahir dan besar di sini justru seolah tak punya hak lagi di tanah sendiri?”
Warga yang menggantungkan hidup dari bertani dan melaut kini makin sulit mencukupi kebutuhan, namun alih-alih dibantu, justru merasa tertekan dengan adanya barcode yang terbit yang fisiknya jauh dari daerah tersebut seperti kapal diluar daerah tersebut yang sangat jauh titiknya begitu juga dengan Mobil yang beridentitas tidak sesuai dengan fisiknya. Aparat PKH diminta harus mengecek langsung ke lapangan dan menindak tegas bila ada pelanggaran.
Unggahan itu juga mengajak pihak Pertamina yang beroperasi di wilayah tersebut untuk turut peduli dan tegas dalam pengisian bbm subsidi yang sesuai peruntukannya.
“Kami harap ada solusi yang adil, bukan sekadar aturan yang melarang. Jika ada yang kurang tepat, selesaikan dengan baik dan musyawarah, bukan keputusan sepihak yang merugikan kami. Kami mengajak Pertamina, pemerintah desa, Muspika, dan semua pihak terkait untuk duduk bersama, mendengar keluh kesah kami, dan memastikan nasib warga lokal yang menjadi prioritas,” tegasnya.
Pertanian dan perikanan merupakan tumpuan hidup sebagian besar warga di wilayah ini. Melalui unggahan tersebut yang kini menyebar luas di media sosial dan aplikasi pesan, masyarakat berharap ada kejelasan informasi dan kebijakan yang benar-benar konsisten serta berpihak pada kesejahteraan warga lokal, serta dukungan nyata dari semua pihak termasuk perusahaan yang beroperasi di sekitarnya.
Hingga berita ini terbit belum ada penjelasan resmi dari pihak yang berwenang awak media ini masi berupaya melakuka konfirmasi lebih lanjut.
Sumber: Cuplikan unggahan akun Facebook @Putra Mandar yang beredar di pesan berantai WhatsApp
