PARIMO-Pembangunan Koperasi Merah Putih di Desa Ogotion dan Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Parigi Moutong, kembali jadi sorotan. Hingga 16 Maret 2026, tidak ada papan proyek yang terpampang sejak awal, padahal program nasional ini wajib transparan sesuai pedoman.
Dalam konfirmasi via WhatsApp, Danramil 1306-10/Tomini, Lettu Inf Idin Nando, membenarkan hal tersebut. Namun, pernyataannya mengejutkan: “Papan proyek bukan pelanggaran karena rata-rata yang kami buat di daerah lain juga tidak ada itu.” Ia menegaskan pihaknya hanya pelaksana, bukan yang ditunjuk langsung.
Klaim bahwa kondisi serupa terjadi di beberapa daerah memunculkan pertanyaan besar: Apakah pihak atasan Danramil mengetahui hal ini, atau tidak ada laporan terkait penyimpangan prosedur ini? Jika benar, indikasi arah benang merah semakin mencok dan hal ini bisa jadi pelanggaran berantai yang tak tertangani.
Pernyataan Lettu Inf Idin Nando sungguh sangat memprihatinkan dan terdengar seolah-olah ia sedang melegalkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang sudah jelas. Mengatakan bahwa tidak adanya papan proyek bukan pelanggaran hanya karena “biasa dilakukan di tempat lain” adalah alasan yang sangat lemah, tidak profesional, dan sama sekali tidak bisa dibenarkan dalam tata kelola proyek negara. Ini bukan soal kebiasaan buruk yang diulang, tapi soal kepatuhan terhadap pedoman yang harusnya dijunjung tinggi oleh setiap instansi, termasuk militer yang seharusnya menjadi teladan kedisiplinan. Kalau “kebiasaan salah” dijadikan alasan pembenaran, lalu di mana letak profesionalisme dan integritas yang seharusnya menjadi harga mati bagi seorang perwira? Pernyataan ini bukan sekadar ketidaktahuan, melainkan tampak seperti upaya sadar untuk menutupi ketidakpatuhan yang disengaja. Jangan salahkan aturan jika yang salah justru cara pandang dan sikap dalam melaksanakannya.
Lebih jauh lagi, ketidakmauan atau ketidakmampuan untuk merespon konfirmasi lanjutan setelah melontarkan pernyataan kontroversial tersebut menimbulkan kecurigaan yang sangat wajar. Apakah ini bentuk lari dari tanggung jawab? Atau memang ada sesuatu yang disembunyikan di balik layar pembangunan yang tertutup rapat ini? Masyarakat tidak boleh dibutakan dan dibiarkan menerima alasan seadanya, apalagi ini menyangkut uang negara dan kesejahteraan rakyat yang harusnya diawasi dengan ketat.
Ketidakhadiran papan proyek membuat masyarakat buta informasi soal anggaran dan detail pekerjaan yang seharusnya menjadi hak mereka. Usai panggilan terputus, awak media mencoba menghubungi kembali berkali-kali untuk klarifikasi lebih lanjut, namun tak ada respon hingga berita ini diturunkan. Upaya konfirmasi ke pihak terkait masih terus dilakukan.
Penulis /Editor (Suhirman S.pd)
