PALU-Gubernur Anwar Hafid resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyebut pelantikan ini menjadi sinyal penting untuk melanjutkan sekaligus mengembangkan cita-cita besar para pendiri MIPI.
Dalam hal mengembangkan perjuangan luhur para pendiri MIPI, inovasi harus terus dilakukan agar semakin relevan dengan tantangan pemerintahan saat ini. Menurutnya, ilmu pemerintahan harus terus berkembang dan mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi kemajuan birokrasi di Indonesia.
“Dilantiknya kita hari ini adalah sinyal penting untuk membangun lebih cepat, bekerja lebih keras untuk mewujudkan cita-cita para pendiri MIPI,” ucap Gubernur Anwar Hafid, Sabtu (25/4/2026).
Mantan Bupati Morowali dua periode itu menegaskan bahwa pemerintahan tidak boleh hanya berorientasi pada penilaian “cukup baik”, tetapi harus berlandaskan pada prinsip kebenaran dalam setiap kebijakan yang diambil. Baginya, pemerintahan yang benar akan selalu menghasilkan kebijakan yang baik bagi masyarakat.
“Saya sering tekankan kepada rekan-rekan kerja saya, bahwa pemerintahan itu tidak hanya mencapai predikat cukup baik. Tetapi harus benar. Karena yang benar itu pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Momentum pelantikan ini, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan optimisme bahwa MIPI dapat menjadi motor penggerak dalam perkembangan birokrasi nasional. Organisasi ini diharapkan mampu melahirkan berbagai gagasan, inovasi, dan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Kepercayaan yang diberikan kepadanya, lanjut Gubernur Anwar Hafid, akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia berkomitmen membawa MIPI tetap mengedepankan asas profesionalitas, etika birokrasi, dan kontribusi konkret bagi kemajuan ilmu pemerintahan di Indonesia.
“Saya optimis, bahwa MIPI ini akan menjadi motor penggerak bagi perkembangan birokrasi di Indonesia. Tentu kepercayaan ini akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya mengedepankan asas dan etika birokrasi,” pungkasnya.
Terakhir, Gubernur Anwar Hafid menjelaskan arah kepemimpinannya ditekankan pada kolaborasi dan sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dapat semakin kuat dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
