Terkait Laporan Pansus Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penanggulangan Kemiskinan 2021
PARIMO, FOKUS RAKYAT – DPRD Kabupaten Parigi Moutong, menggelar rapat paripurna masa sidang I, Rabu kemarin (15/2/2023).
Pemimpin Rapat Paripurna kali ini adalah Wakil Ketua II DPRD, Alfred Tonggiro.
Rapat Paripurna Masa Sidang I ini, terkait agenda laporan panitia khusus (Pansus) hasil pemeriksaan kinerja atas upaya penanggulangan kemiskinan tahun 2021 sampai dengan triwulan 3 tahun 2022 .
Laporan Pansus diselenggarakan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Tengah.
Sidang Rapat Paripurna diikuti 22 anggota DPRD yang hadir, dan sejumlah OPD terkait bertempat ruang Sidang DPRD Parimo Rabu (15/2/2023).
Laporan Sekretaris Pansus, Muhammad Fadli, S.Pd, mengatakan hasil pemeriksaan kinerja atas upaya penanggulangan kemiskinan tahun 2021 sampai dengan triwulan 3 tahun 2022, itu mengeluarkan surat rekomendasi tentang beberapa hal kepada pemerintah kabupaten melalui perangkat daerah.
Muhammad Fadli dalam penyampaiannya berharap pemerintah kabupaten segera menindak lanjuti rekomendasi dari BPK Ri guna meningkatkan efektifitas atas upaya penanggulangan kemiskinan di daerah tentu melalui dinas teknis.
“Juga diharapkan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,” Jelasnya.
Sementara itu, sambutan Bupati dibacakan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra, Abd. Azis Tombolotutu, mengatakan panitia khusus atas hasil pembahasan terkait tindak lanjut hasil agenda Paripurna tersebut menyikapi saran serta masukan yang disampaikan oleh seluruh anggota dewan perwakilan rakyat yang terhormat dalam hasil pembahasan tersebut.
Dia mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen akan menjalankan setiap rekomendasi yang disampaikan oleh panitia khusus dan pemerintah daerah menjadikan hal tersebut sebagai masukan untuk meningkatkan peningkatan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan kedepanya.
“Untuk program penanggulangan kemiskinan di masyarakat tentu adanya sinergitas, sesuai dengan harapan dan capaian Pemerintah Daerah bersama DPRD dapat bersinergi dalam melaksanakan fungsi Tatakelola pemerintah dengan didasari kajian dan pertimbangan serta langkah langkah kongkrit,” terangnya.
Dalam penyempurnaanya, kata dia, hal ini juga perlu melibatkan seluruh perangkat Daerah dalam satuan OPD Teknis yg membidangi percepatan penanggulangan kemiskinan, agar secara terukur konsisten dan akuntabel guna mewujudkan Visi Dan Misi Pemerintah yang (Good Governance).
(SIDIK/PROKOPIM PARIMO)
