Kantor Pertanahan Donggala Sosialisasi Program Strategis Akhir Tahun 2022

pertanahan
Wartawan senior di Donggala, Ujang dan Samsir, saat berdialog dengan sejumlah pejabat di lingkup Kantor Pertanahan Donggala. (FOTO : FIRMANSYAH)

PALU (FOKUSRAKYAT.NET) – Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menggelar konferensi pers kepada sejumlah wartawan, di salah satu Cafe di Kota Palu, Jumat kemarin, 4 November 2022.

Kegiatan ini bertujuan demi mewujudkan terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Pasalnya, Angraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN) Kabupaten Donggala itu, terus berupaya untuk memaksimalkan capaian kinerja Program Strategis Pertanahan Akhir Tahun 2022.

Jaksa Geledah Kantor BPKAD Donggala dan Sita Dokumen Penting Terkait Kasus Korupsi

Kepala ART/BPN Donggala, Firman S. Laoh, A. Ptnh. M Si, didampingi sejumlah pejabat lain, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Muksin, S. SiT, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Elfirawati, S.P., M.A.P, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Retno Prabandari, S.H., M.A.P, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Adriani Usman, S.H., M.A.P, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kurniati, S. SiT.

Dalam kesempatan itu, Kepala ART/BPN Donggala Firman S. Laoh, mengatakan, diketahui di perkotaan telah melaksanakan program perencanaan berupa sertifikat melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Kata dia, dimana PTSL itu merupakan anjuran dari pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018.

Diduga Sejumlah Kerusakan Pada Proyek Gedung Baru Kejati Sulawesi Tengah, Kualitas Pekerjaan Diragukan?

“PTSL ini dilaksanakan sudah tahun ke enam mulai dari tahun 2017-2022, untuk Kabupaten Donggala kami mendapatkan paket 3200 pemataan, untuk sertifikatnya besar Hak Tanggungan (HT) yaitu 3000 bidang, dan itu tersebar di Sembilan desa di Kabupaten Donggala yaitu di Kecamatan Banawa Tengah dan Banawa Selatan,” ucap Firman S. Laoh, Jumat sore, 4 Oktober 2022.

Ia pun menyebutkan terkait dengan redistribusi tanah yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018, program reformat meja bersama OPD-OPD terkait di Kabupaten Donggala, dan lintas sektor.

Dijelaskannya, bahwa di Kabupaten Donggala redistribusi tanah tiap tahun telah diadakan di 25 Desa, kemudian reformat meja ini sudah berlangsung di tahun 2019 lalu.

“Kami sudah melakukan pelaporan diawal tahun kemarin pada bulan Sembilan lalu, dan kami juga telah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) reformat meja yang melibatkan semua anggota tugas gugus yang di ketuai oleh Bupati Donggala,”ungkapnya lagi.

Rumpun Daa Inde Kecam Aksi Kekerasan Aparat Polisi di Permukiman Warga Poboya

Secara menyatu dalam program ini, kata Firman S. Laoh, ada yang namanya kampung reformat, dimana kampung reformat ini dilaksanakan di Desa Tamarenja Kecamatan Sindue Tobata.

Sementara program lintas sektor ini ada sertifikat tanah wakaf melalui UMKM, jadi kami berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait.

“Di luar itu ada juga kami mensertifikatkan tanah Publik milik Negara yaitu gumparan jalan,”terangnya.

“Jadi itu semua yang kami laksanakan di BPN mensertifikatkan tanah yang di Kabupaten Donggala yang diakhir tahun ini sudah hampir selasai semua. Di Kabupaten Donggala juga kami sedang melaksanakan zona integritas, awal tahun kemarin kami sudah melaksanakan pencanangan integritas dan beberapa hari yang lalu juga kami sudah melaksanakan intraksi dengan menghadirkan narasumber dari Kota Palu dan Ombudsman, ke depan kami akan lebih giat lagi melakukan pembangunan integritas ini,” terangnya lagi.

“Untuk pelayanan di BPN terkait dengan zona integritas, BPN Donggala akan ke desa-desa untuk jemput bola, jadi kami akan kerjasama dengan kantor desa dan kecamatan, apabila ada masyarakat yang ingin mensertifikatkan tanah yang sangat jauh, yaa cukup ke desa saja atau ke kecamatan,  setelah itu pihak kecamatan dari tingkat desa menghubungi kami (BPN) agar kami bisa masuk ke desa untuk mensertifikatkan tanah atau mengukur tanah masyarakat yang ada di sana,” ucapnya.

Firman S. Laoh pun menuturkan, di Sulawesi Tengah rencana akan melakukan kegiatan besar, yang lokasinya akan di fokuskan di Kabupaten Donggala yaitu di Kawasan Pangan Nusantara (KPN), kegiatan itu nanti yang di rencanakan akan dibuka atau dilakukan penanam awal perdana oleh Presiden RI pada 25 0kober 2022 ini.

“ini masih rencana dan ini tergantung kesiapan dari pada KPN yang ada di Desa Talaga Kecamatan Dampelas, karena pak gubernur juga belum bisa memastikan apakah pagu SDM bisa langsung menanam disitu, karena kesiapan disana sekarang pupuk tambang terjadi planningnya itu belum seratus persen, jadi semua itu menunggu  kesiapan kami (BPN Donggala),” imbuhnya.

Ditambahkannya lagi, keterlibatan dari BPN ini bisa tingkatkan tanah di lokasi KPN termasuk pora (tanah lokasi milik orang), tanah disitu ada sebagian kemungkinan besar belum ada pemiliknya, jadi itu dikatakan tanah Negara bebas, nantinya tanah-tanah itu akan diberikan untuk masyarakat petani yang belum memiliki, dan diutamakan petani yang ada di Desa Talaga, Kambayang, dan Sabang, jadi tiga desa ini di perioritaskan untuk memperoleh tanah KPN tersebut.

“Direncanakan satu petani mendapatkan satu hektar, dan yang nantinya akan di SK kan oleh Bupati Donggala, kami sekarang di BPN tinggal menunggu SK tersebut,” kata Firman S. Laoh.

Firman S. Laoh sebagai Kepala ART/BPN Donggala berharap, agar terus menjalin kolaborasi dan komunikasi serta kekompakkan di masing-masing kantor untuk menyamakan persepsi penyelesaian tugas-tugas dalam percepatan program strategis pertanahan di akhir tahun 2022 ini, pungkasnya. (**/Atr/Syam)

Editor: Atarisyah Azhar
pasang iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!