PALU – Profesionalisme perusahaan BUMN PT PP (Persero) dalam penanganan proyek pembangunan bendung dan irigasi di Kecamatan Mepanga, kini dipertaruhkan. Praktik penunggakan pembayaran yang seolah menjadi budaya buruk kembali terulang, menyisakan kerugian materiil yang luar biasa bagi para mitra kerja.
Ironisnya, pekerjaan fisik di lapangan sudah dinyatakan 100 persen rampung sejak bulan Februari lalu. Namun anehnya, hingga memasuki pertengahan bulan April, janji pelunasan justru lenyap ditelan bumi. Tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian kapan uang hak mereka akan cair.
Berdasarkan data yang dihimpun, kondisi ini menimpa beberapa pihak subkon yang hingga kini belum dilunasi. Namun yang paling mencengangkan dan nilainya sangat fantastis, terdapat satu subkon yang dananya belum diselesaikan mencapai angka kurang lebih Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Nilai yang sangat besar dan tentu sangat memberatkan kelangsungan usaha mereka.
“Pekerjaan sudah kelar semua, target waktu sudah dipenuhi. Tapi kenapa uangnya ditahan seenaknya? Apa salah kami sudah menyelesaikan tugas dengan baik? Sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi, tidak ada jadwal bayar yang jelas,” geram salah satu pihak subkon dengan nada kecewa mendalam.
Kondisi ini tentu memunculkan tanda tanya besar sekaligus kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan kepercayaan penuh kepada BUMN. Di satu sisi negara menggaungkan kemudahan berusaha, namun di sisi lain pelaku usaha justru dipermainkan dengan sistem pembayaran yang amburadul dan tidak berprikemanusiaan.
“Pemerintah kasih akses dan kepercayaan besar ke BUMN, tapi realitasnya begini. Menghisap keringat pihak bawahannya sendiri. Bayangkan, setengah miliar rupiah ditahan begitu saja tanpa kepastian. Ini pertanyaan besar untuk siapa pembangunan ini dilakukan?” tegasnya.
SUTARNO BUNGKAM, NASIB UANG MAKIN JADI MISTERI
Sementara itu, ketika awak media mencoba menggali kebenaran dan mengonfirmasi dugaan penunggakan ini kepada pihak manajemen PT PP melalui Sutarno, sikapnya sungguh sangat mengecewakan. Pihaknya sengaja memilih BUNGKAM TOTAL, diam seribu bahasa tanpa memberikan satu kata pun penjelasan terkait mekanisme pelunasan.
Sikap tutup mulut Sutarno ini justru semakin memperbesar tanda tanya dan memicu kecurigaan publik. Apakah memang manajemen keuangannya berantakan? Atau ada permainan di balik layar yang sengaja ditutup-tutupi? Hingga berita ini turun, tidak ada satupun klarifikasi yang diberikan seolah menenggelamkan hak orang lain demi kepentingan sendiri.
Hingga kini, nasib ratusan juta rupiah milik para subkon masih menjadi misteri. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin citra PT PP sebagai perusahaan negara akan semakin tercoreng karena dinilai tidak becus mengelola keuangan dan tidak punya etika bisnis sama sekali.
