PALU — Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar konferensi pers bertajuk “Berani Sejahtera” di Tanaris Caffe, Kamis (10/9/2026). Kegiatan ini memaparkan capaian kinerja dua sektor strategis: Kelautan dan Perikanan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui penguatan produksi, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, pengelolaan ruang laut, serta pengawasan kepatuhan pelaku usaha.
Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Moh. Syafar DB, S.Pi., M.P., menyampaikan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp33,73 miliar, diarahkan ke lima kelompok utama: infrastruktur pelabuhan perikanan Rp7,62 miliar, sarana produksi perikanan tangkap Rp15,46 miliar, sarana produksi budidaya dan P2HP Rp5,16 miliar, pengelolaan ruang laut Rp1,85 miliar, serta pengawasan SDKP Rp3,64 miliar.
“Anggaran tersebut kami distribusikan secara berimbang, tidak hanya untuk peningkatan produksi semata, tetapi juga untuk kesejahteraan nelayan, pengelolaan ruang laut, hingga pengawasan agar sumber daya laut tetap lestari dan berkelanjutan,” ujar Syafar.
Pada sektor perikanan tangkap, peningkatan produksi sekaligus penanggulangan kemiskinan menjadi fokus utama. Dukungan infrastruktur diarahkan ke Pelabuhan Perikanan Mato (Rp1,62 miliar) dan Pelabuhan Perikanan Lafeu (Rp6 miliar). Bantuan sarana perikanan tangkap dialokasikan Rp2,26 miliar untuk 51 rumah tangga miskin, serta Rp13,20 miliar untuk peningkatan produksi bagi 114 kelompok nelayan.
Hasilnya terlihat nyata: produksi perikanan tangkap naik dari 271.865,95 ton pada 2024 menjadi 328.393,08 ton pada 2025, atau meningkat sekitar 20,8 persen.
Lima kabupaten sentra produksi perikanan tangkap terbesar pada 2025: Donggala 80.180,70 ton, Morowali 40.225,30 ton, Banggai Laut 37.438,88 ton, Parigi Moutong 31.534,10 ton, dan Banggai 29.240,50 ton.
Pada subsektor budidaya, anggaran Rp5,16 miliar mencakup penyediaan sarana budidaya air tawar sistem bioflok, rumput laut, air payau dan laut, serta pengolahan dan pemasaran hasil. Produksi budidaya pada 2025 mencapai 330.058,72 ton (angka sementara). Banggai Kepulauan menjadi sentra terbesar dengan 242.639,99 ton, disusul Banggai Laut 21.915,83 ton, Parigi Moutong 19.945,35 ton, Donggala 14.771,99 ton, dan Tojo Una-Una 8.921,54 ton.
Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Januari 2026 tercatat 102,24, sedangkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) berada di angka 91,43. Syafar mengakui masih ada tantangan: kenaikan biaya produksi, fluktuasi harga, produktivitas yang belum optimal, serta keterbatasan modal.
“Kami terus berupaya menyeimbangkan kesejahteraan antara nelayan dan pembudidaya. Data ini menjadi bahan evaluasi agar kebijakan ke depan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Pengawasan juga diperkuat melalui penyediaan Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp708 juta untuk 118 unit kapal, serta perlengkapan Pokmaswas sebesar Rp1,74 miliar untuk delapan kelompok masyarakat pengawas. Tingkat kepatuhan pelaku usaha meningkat signifikan dari 82,12 persen pada 2025 menjadi 94,40 persen pada Triwulan II 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulteng, Dr. Ir. Akris Fatta Yunus, M.M., melaporkan realisasi pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sepanjang 2025 mencapai 6.629 unit, tersebar di 13 kabupaten/kota. Program ini merupakan wujud nyata komitmen Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido melalui program “Berani Sejahtera”.
“Program BERANI Sejahtera ini tersebar di seluruh Sulawesi Tengah dan dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta melalui CSR/NGO, serta para pengembang,” jelas Akris Fatta Yunus.
Dari total 6.629 unit, sebanyak 5.187 unit merupakan pembangunan baru, sedangkan 1.442 unit berupa peningkatan kualitas rumah. Kabupaten Sigi mencatat realisasi tertinggi dengan 3.150 unit, diikuti Kota Palu 2.025 unit, Donggala 269 unit, Banggai 230 unit, dan kabupaten/kota lainnya.
Dari sisi sumber dukungan, pengembang menjadi penyumbang terbesar dengan 5.048 unit. Selanjutnya APBD kabupaten/kota berkontribusi 811 unit, APBD Provinsi melalui Dinas Perkim 505 unit, APBD Provinsi melalui Dinas Sosial 143 unit, APBN 90 unit, serta CSR/NGO sebanyak 32 unit.
“Besarnya realisasi tersebut menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat,” tambahnya.
Program penyediaan rumah layak huni ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.
Sumber: Biro Adpim Pemprov Sulteng | Dinas Kominfosantik Sulteng
Editor:Suhirman S.Pd
