FOKUSRAKYAT.NET, TIPO– Tangis haru pecah di Kelurahan Tipo, Selasa (10/6/2025), saat Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., secara resmi mengumumkan penutupan permanen dua tambang yang selama ini menjadi sumber keresahan warga.
Pekikan takbir menggema, menggantikan suara alat berat yang selama berbulan-bulan dianggap sebagai ancaman bagi ruang hidup masyarakat.
Keputusan Gubernur ini menandai akhir dari delapan bulan perjuangan warga Tipo dan sekitarnya yang bersikukuh menolak aktivitas tambang yang merusak lingkungan dan mengancam sumber air mereka.
“Saya tidak mencari popularitas. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai pemimpin daerah. Penutupan ini bukan karena tekanan, tetapi karena saya ingin wilayah ini selamat,” ujar Anwar Hafid dalam forum terbuka di lokasi aksi damai.
Dua perusahaan yang dihentikan operasinya secara permanen adalah PT Bumi Alpamandiri dan PT Tambang Watu Kalora.
Gubernur juga menegaskan akan memberlakukan moratorium seluruh izin tambang di atas wilayah permukiman selama masa jabatannya.
Pernyataan ini disambut dengan air mata syukur dari warga yang hadir.
Baca juga : Uji Kompetensi Jadi Tolak Ukur Mutasi Pejabat, Bupati Pasangkayu: Yang Tak Layak Akan Diganti
“Selama saya Gubernur, tidak akan ada izin tambang di atas permukiman rakyat,” tegasnya di tengah sorakan dan isak tangis warga Tipo.
Forum tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, Bupati Sigi Moh. Rizal Intjenae, Sekkot Palu Irmayanti, serta tokoh adat dan perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah terdampak.
Baca juga : Hari Pertama Kerja Usai Cuti Idul Adha, Kantor Bupati Pasangkayu Sepi Bak Tak Berpenghuni
Koordinator aksi damai, Faizal, Ketua Aliansi Pemuda dan Lingkungan Tipo, menyampaikan rasa syukurnya atas keberpihakan pemerintah.
“Kami berjuang tanpa anarkis, hanya dengan suara dan hati. Hari ini, Tipo menang,” katanya dengan mata berkaca-kaca.
Tokoh adat Ulujadi, Astam, menegaskan bahwa akar masalah dari konflik tambang di Tipo adalah izin yang cacat prosedur, tanpa pelibatan masyarakat, serta pengawasan yang longgar.
“Kami menolak tambang yang merusak, bukan pembangunan,” tegasnya.
Isu lain yang juga mencuat adalah konflik tapal batas antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi, serta tumpang tindih lahan dan SKPT ganda yang merugikan warga lokal.
Gubernur menutup pernyataannya dengan pesan kuat: “Saya tidak akan mengkhianati rakyat. Percayalah, saya ada di pihak kalian.”
Hari itu, Tipo tidak hanya menjadi lokasi perjuangan, tapi juga simbol kemenangan rakyat atas kepentingan jangka pendek yang merusak masa depan.
