PALU — Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap pembahasan penting di DPRD. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan bahwa seluruh alokasi dana yang direncanakan tidak boleh sekadar menjadi deretan angka di atas kertas, melainkan harus memberikan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulteng yang membahas tahapan penyusunan RAPBD 2027, di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin (5/10/2026).
Rapat paripurna ini menjadi bagian krusial dalam siklus perencanaan keuangan daerah. Pemerintah menegaskan RAPBD 2027 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga. Penyusunannya telah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan, kemampuan fiskal daerah, prioritas kegiatan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan tidak boleh sekadar mengejar penyerapan anggaran. Harus ada hasil yang jelas, terukur, dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Wagub Reny dalam rapat tersebut.
Menyadari keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah mengajak DPRD, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat bersinergi dalam menentukan prioritas anggaran. Dari sisi pendapatan, Pemprov akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta mengelola sumber pendapatan lain secara cermat dan transparan.
Pada sisi belanja, alokasi akan diarahkan pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan, termasuk pemenuhan kewajiban yang mengikat, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta sektor pendidikan dan kesehatan. Penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, dan penanggulangan kemiskinan juga menjadi fokus utama.
Pemerintah berharap pembahasan RAPBD 2027 berlangsung konstruktif, objektif, dan transparan sesuai jadwal. Masukan serta saran dari DPRD dinilai sangat penting agar anggaran yang disusun semakin responsif terhadap kebutuhan warga dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, didampingi Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, dan Wakil Ketua III Ambo Dalle. Turut hadir Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., Sekretaris Daerah, staf ahli gubernur, serta para kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng.
(Sumber: Biro Adpim / Editor: Suhirman S.Pd)
