PASANGKAYU – Perkara gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor Perkara 18/Pdt.G/2026/PN Pky di Pengadilan Negeri Pasangkayu memasuki tahapan penyampaian jawaban dari pihak tergugat.
Setelah agenda mediasi sebelumnya dinyatakan gagal dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat, persidangan pada Senin, 9 November 2026, memasuki agenda penyampaian jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V melalui kuasa hukumnya Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt, dari Kantor Hukum TONAKODI.
Dalam perkara tersebut, ROSNI MA bertindak sebagai Penggugat, melawan RUSLI selaku Tergugat I, ASMIRA selaku Tergugat II, BAKRI selaku Tergugat III, RAHMAN selaku Tergugat IV, dan RASMAWATI BURAERA alias RUSMA selaku Tergugat V, bersama tiga pihak Turut Tergugat.
Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, dan V, Firmansyah, C. Rasyid, S.H., S.Pt, Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum TONAKODI, menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara.
Dalam eksepsinya, pihak tergugat mempertanyakan kejelasan objek tanah yang menjadi pokok sengketa.
Pasalnya, Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan NIB 31.02.000000982.0 seluas kurang lebih 4.814 meter persegi.
Sementara itu, pihak tergugat menyatakan memiliki riwayat penguasaan tanah yang berbeda, yakni sebidang tanah berukuran kurang lebih 50 meter x 18 meter atau seluas 900 meter persegi yang menurut mereka merupakan tanah peninggalan almarhum Buraera.
Pihak Tergugat juga menyampaikan batas-batas tanah yang mereka ketahui, yakni sebelah utara berbatasan dengan Subair dan Sandi, sebelah timur Mustar, sebelah selatan H. Muannas, dan sebelah barat Nuriadin.
Perbedaan batas tanah tersebut menjadi salah satu alasan pihak tergugat meminta Majelis Hakim memeriksa secara cermat letak, ukuran, serta batas-batas objek sengketa sebelum mempertimbangkan pokok perkara.
Salah satu poin penting dalam jawaban tergugat adalah mengenai riwayat transaksi pada 31 Desember 1997 antara almarhum Buraera dengan seseorang bernama Jubar.
Menurut pihak tergugat, transaksi tersebut benar terjadi, tetapi objek yang diperjualbelikan adalah delapan pohon kelapa dengan harga Rp180.000, bukan seluruh bidang tanah tempat pohon kelapa tersebut tumbuh.
Pihak tergugat menyebutkan bahwa setelah transaksi tersebut masih terdapat lima pohon kelapa yang dikelola almarhum Buraera. Selain itu, terdapat lahan kosong yang ditanami pohon pisang.
Dengan demikian, pihak tergugat berpendapat bahwa transaksi penjualan delapan pohon kelapa pada 1997 tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai penjualan seluruh bidang tanah.
Argumentasi tersebut menjadi salah satu dasar keberatan pihak tergugat terhadap klaim kepemilikan Penggugat.
Dalam jawaban pokok perkara, pihak tergugat juga menguraikan riwayat penguasaan dan pengelolaan tanah yang menurut mereka telah berlangsung sejak sekitar tahun 1990 bersama almarhum Buraera.
Bahkan, menurut keterangan yang disampaikan dalam jawaban tersebut, almarhum Buraera masih menguasai dan mengelola tanah sampai meninggal dunia pada tahun 2010.
Pihak Tergugat juga menguraikan bahwa sekitar tahun 2007, almarhum Buraera pernah menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa tanah tersebut diperuntukkan atau diwariskan kepada Rusli selaku Tergugat I dan Asmira selaku Tergugat II.
Riwayat tersebut menjadi dasar bagi pihak tergugat untuk mempertahankan kepentingan hukum mereka atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa.
Selain persoalan riwayat penguasaan, pihak tergugat juga menyoroti proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat.
Dalam jawabannya, pihak tergugat menyatakan tidak pernah dipanggil oleh Kantor Pertanahan Pasangkayu untuk menghadiri proses pengukuran maupun penetapan batas tanah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut.
Pihak tergugat mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses pengukuran dan penetapan batas dilakukan hingga terbit sertifikat atas nama Penggugat.
Atas dasar itu, pihak tergugat meminta Majelis Hakim memeriksa secara cermat letak dan batas objek sengketa serta proses penerbitan sertifikat yang dijadikan dasar klaim kepemilikan Penggugat.
Mengenai tuduhan perbuatan melawan hukum, pihak tergugat membantah telah melakukan tindakan sebagaimana didalilkan Penggugat
Menurut jawaban tergugat, tindakan pemagaran dan penanaman pohon cokelat yang dilakukan Tergugat I merupakan tindakan yang didasarkan pada keyakinan bahwa tanah tersebut adalah bagian dari peninggalan almarhum Buraera.
Pihak tergugat juga menolak apabila seluruh tergugat secara bersama-sama dibebankan tanggung jawab hukum tanpa pembuktian mengenai perbuatan masing-masing pihak.
Tidak hanya itu, pihak tergugat menolak tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp63.280.000 dan immateriil sebesar Rp1 miliar yang diajukan Penggugat.
Menurut pihak tergugat, setiap komponen kerugian harus dibuktikan secara nyata, termasuk biaya pembelian bibit, biaya penanaman, nilai kerugian tanah, serta dasar tuntutan kerugian immateriil.
Pihak tergugat juga mempersoalkan tuntutan pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng terhadap seluruh tergugat apabila tidak terdapat pembuktian mengenai perbuatan dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak.
Dalam jawaban tersebut, pihak tergugat turut menolak permohonan sita jaminan atas objek tanah serta tuntutan uang paksa atau dwangsom sebesar Rp1 juta setiap hari sebagaimana dimohonkan Penggugat.
Menurut pihak tergugat, persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah masih menjadi sengketa sehingga permohonan sita jaminan maupun tuntutan uang paksa perlu dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim.
Melalui petitum jawaban, Firmansyah, C. Rasyid S.H., selaku Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, dan V, memohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
Dalam pokok perkara, pihak tergugat meminta Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan para tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, serta menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, sita jaminan, maupun uang paksa.
Pihak tergugat juga meminta agar kepentingan hukum mereka atas tanah yang menurut mereka merupakan peninggalan almarhum Buraera dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara tersebut.
Perkara ini memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara klaim kepemilikan berdasarkan sertifikat yang diajukan Penggugat dengan riwayat penguasaan tanah yang dikemukakan pihak tergugat.
Persoalan mengenai batas objek tanah, riwayat transaksi tahun 1997, penguasaan tanah oleh almarhum Buraera, kedudukan para pihak, serta proses penerbitan sertifikat menjadi sejumlah persoalan yang perlu diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan.
Pada akhirnya, pembuktian dari masing-masing pihak dan pertimbangan hukum Majelis Hakim akan menjadi bagian penting dalam menentukan penyelesaian sengketa perdata tersebut.
Persidangan perkara Nomor 18/Pdt.G/2026/PN Pky selanjutnya akan mengikuti agenda pemeriksaan perkara sesuai penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu.
