KAPOLDA

Perkuat Akses Pendidikan Inklusif, Disdik Pasangkayu dan Ditjen Kehakiman Sulbar Perkuat Sinergi

PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu menerima kunjungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Kehakiman Sulawesi Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Ronald Heru Raptana, di Kantor Dinas Pendidikan Pasangkayu, Kamis (29/1/2026). FOTO; ADDING MARULU.

Pasangkayu — Komitmen memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan terus diperkuat di Kabupaten Pasangkayu. Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu menerima kunjungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Kehakiman Sulawesi Barat yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Ronald Heru Raptana, di Kantor Dinas Pendidikan Pasangkayu, Kamis (29/1/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pasangkayu terkait penyelenggaraan layanan pendidikan nonformal.

BACA JUGA; Polres Morowali Tak Hadiri Sidang Praperadilan Aktivis Torete

Ronald Heru Raptana menegaskan, kerja sama lintas sektor ini bertujuan memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi, baik bagi anak-anak yang putus sekolah maupun warga binaan rutan.

“Melalui program ini, peserta didik dapat mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A setara sekolah dasar, Paket B setara sekolah menengah pertama, dan Paket C setara sekolah menengah atas,” jelas Ronald.

BACA JUGA; Kecelakaan Maut di Lambunu, Pengendara Motor Tewas di Jalur Trans Sulawesi

Tak hanya fokus pada pendidikan akademik, kolaborasi ini juga mencakup pelatihan keterampilan bagi warga binaan rutan sebagai bagian dari program pembinaan. Pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta kesiapan warga binaan untuk kembali berperan produktif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Menurut Ronald, pendidikan nonformal merupakan instrumen strategis dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal.

“Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal perlu terus diperkuat agar program pendidikan yang telah disepakati dapat berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran,” tambahnya.

Melalui kunjungan ini, diharapkan kolaborasi antara Kanwil Ditjen Kehakiman Sulawesi Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu semakin solid, sejalan dengan agenda nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.

LAPORAN; ADDING MARULU

HPN HPN HPN HPN HPN HPN
pasang iklan HPN
error: Content is protected !!