Parimo, Fokus Rakyat — Sulawesi Tengah (Sulteng) menghadapi tantangan serius ketika banjir melanda Kecamatan Balinggi dan Kecamatan Torue. Namun, pemerintah setempat tidak tinggal diam.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, Akris Fattah, bersama timnya, mengambil langkah-langkah tegas untuk menangani bencana ini.
Rapat koordinasi diadakan, dan hasilnya adalah sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak.
Baca juga : Skandal Mencabuli 12 Siswi di Wonogiri, Oknum Kepala Sekolah dan Guru Mengakui Perbuatannya
Inilah upaya BPBD untuk melindungi dan mendukung warga yang terkena dampak banjir di wilayah tersebut.
Pimpinan Rapat Koordinasi:
Kepala BPBD Sulteng memainkan peran penting dalam mengoordinasikan langkah-langkah penanganan bencana. Dalam rapat tersebut, dibahas langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi bencana banjir di Kecamatan Balinggi dan Kecamatan Torue.
Baca juga : Mengurangi Penumpukan Lemak Perut dengan Kebiasaan yang Sehat, Simak Yuk Infonya
Langkah Penanganan Bencana:
Rapat ini menghasilkan sejumlah langkah penanganan bencana yang akan dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Salah satu tindakan yang ditetapkan adalah normalisasi sungai, pembangunan rumah, dan perbaikan rumah sakit. Hal ini akan membantu memulihkan kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak oleh banjir.
Peran Balai Wilayah Sungai Sulteng:
Untuk mengatasi masalah banjir, Balai Wilayah Sungai Sulteng memiliki tanggung jawab khusus dalam menangani sungai Tapearo. Langkah-langkah konkret akan diambil untuk memastikan sungai tersebut tidak lagi menjadi sumber banjir di masa mendatang.
Baca juga : SMSI Sulteng Menekankan Pentingnya Perlindungan terhadap Wartawan
Peran BPBD Kabupaten Parimo:
BPBD Kabupaten Parimo juga turut berperan aktif dalam penanganan bencana ini. Mereka bertanggung jawab untuk menangani sungai dan melakukan penimbunan jalan di desa yang terkena dampak banjir. Dalam upaya ini, BPBD Kabupaten Parimo berkomitmen untuk memulihkan infrastruktur dan melindungi masyarakat dari bahaya banjir.
Kerja Sama Tim Terkait:
Agar penanganan bencana ini berjalan dengan lancar, berbagai unsur terkait bekerja sama sesuai dengan pembagian wilayah. Mereka berkomitmen untuk menjaga masa tanggap darurat hingga batas waktu yang ditentukan. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak banjir menerima bantuan dan dukungan yang diperlukan.
Posko Induk Bencana:
Posko Induk Bencana yang didirikan oleh BPBD Provinsi Sulteng tetap beroperasi hingga tanggal 12 Juni 2023. Posko ini menjadi pusat koordinasi dan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak. Tim di posko ini bekerja tanpa lelah untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mendukung kebutuhan mendesak masyarakat.
Peninjauan Dampak Banjir:
Setelah rapat, Kepala BPBD dan rombongan melakukan peninjauan langsung di desa Balinggi Barat dan desa Catur Karya. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang dampak banjir dan mengevaluasi kebutuhan yang lebih mendalam. Selain itu, mereka juga menyerahkan bantuan langsung kepada 11 kepala keluarga yang terkena dampak banjir di desa Catur Karya.
Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:
BPBD Provinsi Sulteng berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi situasi hingga akhir masa tanggap darurat pada tanggal 12 Juni 2023. Hal ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah penanganan bencana berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rapat dan kegiatan penanganan bencana ini merupakan langkah konkret yang diambil oleh BPBD Sulteng untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Melalui kerjasama dan upaya bersama, mereka berupaya untuk memulihkan kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terkena dampak.
Dengan adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan, diharapkan penanganan bencana ini dapat memberikan solusi yang berkelanjutan dan memperkuat ketangguhan masyarakat di masa depan.***
