PARIGI MOUTONG — Farid Pundanga, Manajer sekaligus Pengawas SPBU Mensung (Kecamatan Mepanga) dan SPBU Tomini (Kecamatan Tomini), mengusulkan agar seluruh barcode BBM bersubsidi ditarik untuk dievaluasi kembali dari awal. Usulan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Senin (26/10/2026), di tengah berbagai keluhan masyarakat terkait penyaluran BBM bersubsidi yang dinilai masih menyisakan persoalan di lapangan.
Farid menilai sistem penyaluran BBM bersubsidi menggunakan barcode perlu dikaji ulang agar pendistribusiannya lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dalam forum tersebut, ia juga mengungkapkan temuannya di lapangan mengenai dugaan satu barcode yang dimiliki atau digunakan oleh hingga empat orang berbeda. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu persoalan mendasar yang perlu ditelusuri dan dievaluasi bersama.
“Ini bukan dinas yang lalai, tetapi ada oknum di bawah yang memainkan iramanya untuk kepentingan pribadi. Namun, hari ini yang diserang habis-habisan justru SPBU,” ujar Farid.
Meski demikian, Farid mengakui pihak SPBU juga belum sepenuhnya sempurna dalam menghadapi persoalan penyaluran BBM bersubsidi. Ia meminta agar seluruh pihak melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap berbagai persoalan yang terjadi.
“Kami juga tidak sepenuhnya merasa benar dalam permasalahan ini. Kami juga perlu dikoreksi. Bantu kami, karena masih banyak permasalahan di SPBU yang perlu kita benahi,” katanya.
Ia juga kemudian menyoroti persoalan membludaknya rekomendasi BBM bersubsidi, terutama saat memasuki musim panen. Tingginya jumlah kelompok yang mengajukan rekomendasi dinilai meningkatkan beban pelayanan di SPBU. Ia mencontohkan, jika ada 20 kelompok yang mengajukan permohonan di satu kecamatan, jumlah rekomendasi yang diterbitkan bisa mencapai 200. Pengajuan serupa pun terus berdatangan dari kelompok-kelompok lain, termasuk di Kecamatan Mepanga. Kondisi ini menyebabkan antrean di SPBU semakin padat hingga menyerupai pasar.
“Pada masa panen, saya meminta agar barcode-barcode itu ditertibkan. Contohnya, jika ada 20 kelompok yang mengajukan, berarti ada 200 rekomendasi yang keluar. Itu baru di satu kecamatan. Kemudian dari Mepanga masuk lagi puluhan kelompok yang mengajukan,” jelasnya seperti terlihat pada vidio yang di unggah akun Reels Parimo.
Menurutnya, situasi tersebut berdampak pada kualitas pelayanan di SPBU dan memunculkan sorotan publik yang berlebihan terhadap pihak pengelola. Kondisi di lapangan tidak selalu mudah dikendalikan, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terukur agar penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib. Sebagai langkah penataan yang telah dilakukan, pihaknya telah memisahkan jadwal pengisian BBM menggunakan galon dan kendaraan agar kedua jenis pelayanan tidak bercampur pada waktu yang sama.
“Kami sudah pisahkan jadwalnya. Misalnya, hari ini pelayanan menggunakan galon, besok kendaraan. Jadi, tidak ada campuran,” ungkapnya.
“Saya berharap RDP hari ini menjadi bahan evaluasi kita semua, terutama bagaimana cara mendistribusikan barcode dan melakukan penekanan agar barcode ini tidak sampai ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.
Melalui evaluasi tersebut, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Parigi Moutong dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penulis: Suhirman S.Pd
