FOKUSRAKYAT.NET – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna istimewa untuk penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulbar Tahun 2023 dan ikhtisar pemeriksaan daerah.
Rapat ini berlangsung di kantor sementara DPRD Sulbar dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Abdul Halim.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, Kepala APP AKN VI BPK RI, Dwi Sabardiana, jajaran Anggota DPRD Sulbar, jajaran OPD Pemprov Sulbar, Forkopimda, serta pimpinan instansi vertikal.
Dalam kesempatan tersebut, Dwi Sabardiana menyerahkan LHP LKPD Pemprov Sulbar Tahun 2023 kepada Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, dan PJ Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin.
Pemprov Sulbar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LHP LKPD Tahun 2023, opini yang diraih untuk ke-10 kalinya secara beruntun.
“Selamat, selamat sudah mendapatkan WTP, namun yang harus diingat, WTP bukanlah tujuan, tetapi bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Dwi Sabardiana.
Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, menyatakan rasa bangga dan syukur atas pencapaian ini. Namun, ia menekankan bahwa pencapaian WTP harus terus memperhatikan asas manfaat kepada masyarakat.
“Opini WTP tentu bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan di daerah sebab harapan kita adalah APBD yang dikelola mestinya makin dirasakan hasilnya oleh segenap rakyat Sulawesi Barat. Dalam hal ini, kesejahteraan rakyat makin meningkat,” ucap Suraidah.
Menurutnya, Opini WTP menunjukkan adanya perbaikan terus-menerus dalam pengelolaan keuangan daerah secara konsisten.
Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus tetap bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel demi kepentingan rakyat.
“Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel adalah upaya sekaligus sebagai pertanggungjawaban moral pada rakyat,” kata Suraidah.
Suraidah juga mengapresiasi komitmen bersama dalam menjaga sinergi dan kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, yang turut berkontribusi dalam pencapaian Opini WTP ke-10 kali ini.
Catatan BPK terhadap LKPD Sulbar akan menjadi pegangan DPRD Sulbar dalam menjalankan fungsi pengawasan ke depan.
