Tolitoli, Fokusrakyat.net – Puluhan warga dari Dusun Lanang, Lampasio, didampingi oleh dua lembaga swadaya masyarakat (LSM), yaitu LSM Intrupsi dan LSM GIAK, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Tolitoli, Selasa kemarin, 19 Desember 2023.
Kedatangan warga ini, terkait dengan permasalahan lahan perkebunan yang diduga menjadi kawasan hutan (KH) oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam penyampaian tuntutan, ketua LSM pendamping menekankan perlunya sikap tegas pemerintah terhadap permasalahan lahan perkebunan yang telah terklaim menjadi kawasan hutan.
Permintaan utama adalah agar status lahan perkebunan warga dikembalikan, dan jika memungkinkan, pemerintah dapat memprogramkan tanah obyek reforma agraria (TORA).
“Pemerintah daerah harus bersikap tegas dan segera ditindaklanjuti, sebab masyarakat telah dirugikan,” ujar ketua LSM Intrupsi, Bolong.
Sementara itu, Ketua LSM GIAK, Hendri Lamo, menyoroti dinas terkait atas permasalahan ini, menyatakan bahwa tindakan tersebut mencerminkan kesewenang-wenangan terhadap rakyat.
Ia menegaskan bahwa program pemetaan kawasan hutan dilakukan secara sepihak tanpa memberikan pemberitahuan atau sosialisasi kepada warga setempat.
Hendri Lamo juga menekankan pentingnya keadilan dan mengkritik dinas terkait atas tindakannya yang dianggap merugikan masyarakat.
Namun, situasi RDP sempat menjadi gaduh ketika pejabat dari Kantor Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Dako Tolitoli memberikan penjelasan yang dianggap tidak memuaskan oleh warga.
Menurut pejabat tersebut, program penataan kawasan hutan di Lampasio bukan wewenang KPH, tetapi KLHK melalui BPKHTL Palu.
Rano Karno dari LBH sebagai pendamping menyuarakan kekecewaannya terhadap penjelasan tersebut.
“Ini kan aneh, masa permasalahan tersebut tidak diketahui oleh pihak KPH Gunung Dako, sementara lokasinya di Tolitoli. Bagaimana bisa Bapak sama sekali tidak mendapatkan informasinya,” ujar Rano Karno dengan nada geram.
Melihat situasi yang belum menemui titik terang, ketua komisi B DPRD Tolitoli, Djumsa, mengambil alih RDP dan menyatakan bahwa pihaknya bersama rekan-rekan akan melakukan koordinasi ke dinas terkait di Palu hingga ada titik terang dalam permasalahan ini.
“Saya berada di barisan depan,” tegas Djumsa, disambut aplaus dari peserta RDP.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Kepala Desa Lampasio, anggota fraksi gabungan Moh Saleh (Ketua DPC PPP Tolitoli), dua anggota fraksi Golkar Ahmadi dan Risman, Sekretaris Dewan, dan sejumlah jajaran sekretariat DPRD Tolitoli.
Permasalahan lahan perkebunan ini diharapkan segera mendapatkan penyelesaian agar tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat setempat.
