PALU– Dugaan tindakan intimidasi terhadap seorang tenaga kesehatan (nakes) berinisial M di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu, yang mencuat melalui rekaman percakapan berisi dugaan bentakan, cacian hingga ancaman pemberhentian, kini mendapat perhatian dari kalangan praktisi hukum.
Advokat dan Penasihat Hukum Kantor Hukum TONAKODI, Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai konflik internal biasa. Jika dugaan dalam rekaman itu terbukti benar, maka peristiwa tersebut perlu dievaluasi dari aspek etika kepemimpinan, disiplin kepegawaian, tata kelola institusi publik, hingga perlindungan terhadap hak-hak pegawai.
Menurut Firmansyah, seorang pimpinan rumah sakit semestinya mengedepankan sikap profesional, keteladanan, serta kemampuan membangun komunikasi yang sehat dengan seluruh jajaran pegawai. Ia menegaskan, jabatan struktural bukanlah legitimasi untuk menggunakan tekanan verbal maupun ancaman dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan kerja.
“Seorang direktur rumah sakit memiliki tanggung jawab kepemimpinan, bukan sekadar kewenangan untuk memerintah. Setiap persoalan terhadap bawahan harus diselesaikan melalui pendekatan profesional dan mekanisme yang berlaku. Jabatan tidak boleh menjadi instrumen untuk merendahkan martabat ataupun menakut-nakuti pegawai,” tegas Firmansyah.
Firmansyah menjelaskan, pimpinan institusi memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan, pembinaan, penilaian kinerja, serta penegakan disiplin terhadap pegawai. Namun, seluruh kewenangan tersebut wajib dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur administrasi yang berlaku, bukan didasarkan pada emosi, kepentingan pribadi, ataupun ketidaksukaan terhadap sikap bawahannya. Apabila terdapat pegawai yang dianggap melakukan pelanggaran, pimpinan harus menempuh mekanisme pemeriksaan dan pembinaan secara proporsional.
“Silakan dilakukan penegakan disiplin apabila memang ditemukan pelanggaran. Tetapi harus ada dasar yang jelas, proses pemeriksaan, serta keputusan dari pejabat yang berwenang. Tidak boleh seseorang merasa terancam kehilangan pekerjaannya hanya karena persoalan pribadi atau perbedaan pandangan,” ujarnya.
Terkait dugaan ancaman pemberian SP3 maupun pengeluaran tenaga kesehatan dari lingkungan rumah sakit, Firmansyah mengingatkan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan status kepegawaian harus memiliki landasan hukum yang jelas. Apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), proses penjatuhan hukuman disiplin harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sementara itu, apabila yang bersangkutan merupakan pegawai non-ASN, penyelesaian persoalan kepegawaiannya harus memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan, isi perjanjian kerja, serta peraturan internal yang berlaku.
“Harus dipastikan terlebih dahulu status kepegawaiannya, bentuk pelanggaran yang dituduhkan, dasar hukum pemberian sanksi, serta kewenangan pejabat yang mengambil keputusan. Tidak boleh ada pemberhentian yang dilakukan secara sewenang-wenang,” jelasnya.
Firmansyah juga menyoroti informasi yang menyebut persoalan tersebut diduga bermula dari unggahan atau status media sosial tenaga kesehatan yang bersangkutan. Menurutnya, penyampaian pendapat dan kritik merupakan bagian dari ruang demokrasi. Namun, apabila suatu unggahan dinilai menimbulkan keberatan, pimpinan seharusnya mengedepankan klarifikasi dan komunikasi secara proporsional.
“Keberatan terhadap unggahan media sosial semestinya diselesaikan melalui dialog dan mekanisme pembinaan. Jangan sampai persoalan tersebut berkembang menjadi tekanan psikologis atau ancaman terhadap keberlangsungan pekerjaan seseorang. Kritik harus disikapi secara dewasa dan profesional,” ungkapnya.
Lebih jauh, Firmansyah meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang mencuat di RSUD Undata Palu. Gubernur Sulawesi Tengah sebagai kepala daerah perlu memastikan bahwa tata kelola rumah sakit milik pemerintah daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan kepastian hukum. Terlebih, berdasarkan informasi pemberitaan, rekaman percakapan yang menjadi sorotan tersebut disebut telah didengar oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada perhatian semata, tetapi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh. Firmansyah menyarankan agar Inspektorat serta perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengelolaan kepegawaian dilibatkan sesuai tugas dan fungsinya. Pemeriksaan juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah pemeriksaan yang objektif dan tidak memihak. Jangan sampai ada pihak yang merasa tertekan ketika memberikan keterangan. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh proses berjalan secara profesional,” katanya.
Firmansyah turut mengingatkan agar rekaman percakapan yang beredar tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang telah melakukan pelanggaran. Rekaman tersebut perlu diuji dari sisi keaslian, keutuhan isi, konteks pembicaraan, identitas suara, serta waktu terjadinya percakapan. Rekaman itu dapat menjadi informasi awal, namun kesimpulan tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan terburu-buru memberikan penilaian hanya berdasarkan potongan rekaman. Namun, apabila terdapat indikasi tindakan yang merendahkan martabat dan mengancam bawahan, hal itu juga tidak boleh diabaikan. Semua pihak harus diberi ruang untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya,” tegas Firmansyah.
Firmansyah menambahkan, lingkungan kerja yang aman dan kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Tenaga kesehatan seharusnya dapat berkonsentrasi memberikan pelayanan medis tanpa dibayangi ketakutan akibat tekanan atau ancaman di lingkungan kerjanya sendiri. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi tindakan pembalasan terhadap pegawai yang menyampaikan aspirasi maupun memberikan informasi mengenai persoalan internal institusi.
“Jangan sampai tenaga kesehatan yang setiap hari mengemban tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat justru bekerja dalam suasana ketakutan. Kepemimpinan yang baik tercermin dari kemampuan membina, melindungi, dan menghormati setiap orang di bawah tanggung jawabnya,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Firmansyah meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera memastikan penyelesaian persoalan tersebut melalui jalur yang tepat, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Undata sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah. Penyelesaian persoalan tidak boleh didasarkan pada kedudukan jabatan maupun kepentingan pribadi, melainkan harus berpedoman pada hukum, etika, dan prinsip keadilan.
“Kami dari Kantor Hukum TONAKODI berpandangan bahwa tidak seorang pun boleh merasa kebal dari pengawasan dan evaluasi hanya karena menduduki jabatan tertentu. Setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk tunduk pada hukum dan etika jabatan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga wajib dihormati dan dipulihkan,” tutupnya.
